Bisnis.com, JAKARTA - Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang disalurkan PT Pertamina (Persero) hingga Mei 2022 tercatat telah melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.
Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan upaya untuk menekan penyaluran BBM bersubsidi sangat diperlukan agar over kuota pada tahun ini tidak terlalu lebar.
Dia mengungkapkan, Pertamina memproyeksikan volume bahan bakar minyak jenis tertentu (JBT) Solar yang disalurkan pada tahun ini mencapai 17,2 juta kiloliter (kl) apabila tidak dilakukan pembatasan. Padahal, kuota yang ditetapkan pada tahun ini hanya 14 juta kl.
Sementara itu, untuk volume jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Pertalite diproyeksikan bisa membengkak menjadi 28 juta kl dari kuota yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 23,05 juta kl.
“Pertalite Mei 2022 telah melebihi kuota 23 persen. Untuk solar subsidi year to date Mei realisasi subsidi melebihi kuota 11 persen,” kata Irto dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (30/6/2022).
Irto menuturkan pada saat ini pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi masih banyak yang tidak tepat sasaran di lapangan.
Dia memaparkan BBM bersubsidi justru banyak digunakan oleh golongan menengah ke atas. Menurutnya, sebanyak 60 persen golongan masyarakat mampu telah menikmati hampir 80 persen dari total BBM bersubsidi.
Sementara itu, 40 persen masyarakat golongan bawah yang seharusnya berhak, justru hanya menikmati sekitar 20 persen dari total BBM bersubsidi.
“Kalau kita melihat tren konsumsi saat ini, kalau tidak dilakukan pengaturan maka ada potensi over kuota,” ungkapnya.
Untuk diketahui, PT Pertamina Patra Niaga membuka pendaftaran kendaraan dan identitasnya di Website MyPertamina per 1 Juli 2022. Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan inisiatif ini dimaksudkan dalam rangka melakukan pencatatan awal untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
“Data pengguna yang terdaftar dan telah mendapatkan QR Code ini adalah bagian dari pencatatan penyaluran Pertalite dan Solar agar bisa lebih tepat sasaran, bisa dilihat trennya, siapa penggunanya. Kami pun tidak mewajibkan memakai aplikasinya, hanya perlu daftar melalui website yang dibuka pada 1 Juli nanti,” kata Alfian dalam keterangan resmi, Rabu (29/6/2022).
Untuk memastikan implementasinya dapat dilakukan dengan lancar, Alfian menjelaskan tahapan-tahapan pendaftaran pun tidaklah sulit. Masyarakat dapat mengakses website subsiditepat.mypertamina.id dan siapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, STNK kendaraan, foto kendaraan, alamat email, dan dokumen lain sebagai pendukung. Jika seluruh syarat telah dipenuhi, masyarakat untuk melakukan konfirmasi ‘daftar sekarang’.
“Data yang sudah didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan kesesuaian persyaratan. Jika semua terpenuhi maksimal 7 hari kerja, maka pengguna tersebut akan dinyatakan terdaftar dan menerima QR Code melalui email, atau melalui notifikasi di website,” jelas Alfian.
Jika menerima notifikasi adanya kekurangan atau ketidakcocokan dokumen, masyarakat bisa mencoba kembali melakukan pengisian data kendaraan dan identitasnya sesuai rekomendasi kekurangan yang ada.
Untuk kemudahan dan mengantisipasi kendala di lapangan, selain diakses dengan aplikasi MyPertamina, QR Code yang diterima juga bisa diprint out dan dibawa fisiknya ke SPBU ketika ingin melakukan pengisian Pertalite dan Solar. QR Code tersebut kemudian akan dicocokkan datanya oleh operator SPBU.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, tahapannya sangat mudah, yang penting memastikan sudah daftar dan memastikan datanya sudah terkonfirmasi. Jika sudah menerima QR Code, maka transaksi akan berjalan seperti biasa,” imbuhnya.
Rencana lokasi awal akan di lakukan di beberapa kota dan kabupaten antara lain adalah Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan Manado. Untuk kota lain pendaftaran akan dilakukan secara kontinu memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem, sekaligus untuk mengakomodir kendaraan baru yang dibeli masyarakat.
