Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN menyebut bahwa kebutuhan investasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) semakin melebar akibat pandemi Covid-19, menjadi US$4,2 triliun. Selisih itu dapat dikurangi oleh pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sektor swasta.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN Vivi Yulaswati menjelaskan bahwa dalam skenario tertinggi, kebutuhan pendanaan untuk pencapaian target sustainable development goals (SDGs) secara global pada 2030 mencapai Rp67.803 triliun. Jumlah itu setara dengan Rp14.000 triliun setiap tahunnya.
Terdapat selisih pembiayaan hingga Rp14.108 triliun atau sekitar US$1 triliun setiap tahunnya untuk pemenuhan target SDGs. Sayangnya, ketika pandemi Covid-19 menghantam, selisih pembiayaan itu kian melebar.
"Gap-nya sekitar US$1 triliun, ini sebelum Covid-19. Setelah pandemi Covid-19, kalau perhitungannya OECD meningkat menjadi 70 persen, menyisakan gap sampai dengan US$4,2 triliun di seluruh dunia [untuk pemenuhan target SDGs]," ujar Vivi dalam acara penganugerahan Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2022, Rabu (29/6/2022).
Vivi yang juga menjabat Kepala Sekretariat Nasional SDGs menjelaskan bahwa perlu berbagai upaya untuk menekan selisih kebutuhan biaya itu agar tujuan SDGs bisa tercapai dengan baik. Menurutnya, sektor swasta dapat berperan besar mengisi selisih itu melalui berbagai langkah, di antaranya melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility/CSR).
Menurutnya, pelaksanaan CSR oleh sektor swasta perlu memperhatikan berbagai aspek dalam SDGs. Meskipun pelaksanaan CSR merupakan mandat undang-undang, Vivi menilai bahwa langkah itu harus memberikan dampak yang maksimal dan berkelanjutan.
Baca Juga
"Kami sering memandang bahwa swasta adalah missing puzzle dari SDGs. Oleh sebab itu, berbagai langkah yang diupayakan melalui gerakan CSR menjadi modal untuk terus mendorong hal-hal serupa untuk mengisi kebutuhan mengenai pendanaan untuk SDGs" kata Vivi.
