Bisnis.com, JAKARTA – Perang Rusia-Ukraina yang belum juga usai mengancam ketahanan pangan dan energi juga ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Dari perspektif pupuk, stok di Tanah Air dipastikan masih aman.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Achmad Tossin Sutawikara mengatakan bahwa mengamankan pasokan bahan baku pupuk NPK harus dilakukan. Hal tersebut demi menjaga pemulihan ekonomi Tanah Air tetap terjaga.
“Seperti diketahui bahan baku pupuk NPK banyak diimpor dari negara yang dipengaruhi krisis, seperti Belarusia,” katanya saat dihubungi, Minggu (26/6/2022).
Tossin menjelaskan bahwa sampai pertengahan tahun ini, stok tersebut aman karena sudah terikat kontrak. Dia berharap stok tetap aman hingga akhir tahun.
“Sedangkan untuk semeter II/2022, saat ini udah ada semacam MoU dengan perusahaan phosphat di Yordania untuk memenuhi kebutuhan di periode tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong semua negara untuk merespons kondisi ekonomi global yang semakin sulit.
Baca Juga
Dia menyebut tantangan yang dihadapi dunia saat ini sangat berat, yaitu tantangan terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga stabilitas keuangan.
Dia melajutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini juga turun 1 persen menjadi 2,6 persen, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs makin tertunda cukup signifikan.
Untuk itu, saat menyampaikan pidatonya secara virtual pada High-level Dialogue on Global Development dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 24 Juni 2022, Presiden Joko Widodo mendorong semua negara untuk bertindak segera agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang. Presiden Jokowi pun mengusulkan tiga langkah yang harus dijalankan bersama.
Pertama, sinergi untuk mengatasi emerging challenges. Sebagai Presiden G20 dan bagian dari Global Crisis Response Group, dia melihat Indonesia akan terus berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah ketahanan pangan, energi, dan stabilitas keuangan.
"Saya mencatat banyak inisiatif lain dari berbagai pihak. Berbagai inisiatif yang ada tersebut harus saling bersinergi dan saling memperkuat, harus memperhitungkan suara negara-negara berkembang, harus mengedepankan dialog," ujar Presiden Jokowi.
Kedua, Presiden Jokowi mendorong negara-negara untuk memperkuat kemitraan global untuk SDGs dengan fokus pada pendanaan pembangunan.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa kesenjangan pendanaan SDGs yang meningkat dari US$2,5 triliun per tahun sebelum pandemi menjadi US$4,2 triliun per tahun pascapandemi harus segera ditutup.
Selain itu, menurut Presiden Jokowi, pendanaan inovatif harus dimajukan, terutama peranan sektor swasta harus diperkuat. BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) harus dapat menjadi katalis bagi penguatan investasi di negara-negara berkembang.
"Upaya serupa juga dilakukan presidensi G20 Indonesia, mendorong investasi yang menciptakan nilai tambah bagi negara berkembang. Saya juga berharap Global Development Initiative (GDI) dapat menjadi katalis pencapaian SDGs. Saya mendorong penyelarasan GDI dengan Asean Outlook on The Indo-Pacific di mana elemen pencapaian SDGs merupakan salah satu ruh dan prioritas kerja sama," jelasnya.
Ketiga, Presiden Jokowi mendorong penguatan sumber-sumber pertumbuhan baru. Menurutnya, kerja sama BRICS dengan negara mitra harus mendukung untuk transformasi digital yang inklusif, pengembangan industri hijau dan infrastruktur hijau, serta penguatan akses negara-negara berkembang pada rantai pasok global.
.jpg?w=300&h=221)
