Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar anggaran untuk setiap kebijakan bernegara mendapatkan hasil yang jelas dan konkret.
Dia menjabarkan, untuk anggaran ketahanan pangan pada 2022 ditetapkan sebesar Rp92,3 triliun, di mana alokasi tersebut naik dibandingkan pada 2018 yang hanya Rp86 triliun.
"[Anggaran] ini gede banget loh ini. Hasilnya apa setiap tahun? Konkret apa? Harus jelas," ujarnya saat sidang kabinet paripurna, Senin (20/6/2022).
Tidak hanya itu, dia juga memerinci sebaran anggaran pangan puluhan triliun tersebut. Pertama, anggaran Rp 36,6 triliun disebar untuk berbagai kementerian.
Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran Rp 14,5 triliun; Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,1 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 15,5 triliun; dan kementerian lainnya Rp 600 miliar.
Jokowi lalu memberi perintah khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Saat ini, kata Jokowi, sudah 29 dari 61 bendungan besar yang selesai dibangun.
Baca Juga
“Tahun ini tambah lagi sembilan bendungan rampung," katanya.
Jokowi pun meminta Basuki mulai mengerjakan proyek-proyek skala kecil yang bisa langsung digunakan masyarakat. Misalnya, embung yang tidak luas, tetapi bisa dibangun dengan jumlah banyak.
Kemudian, proyek kecil seperti irigasi yang bisa langsung bermanfaat untuk proses produksi.
“Seperti yang kita lihat di NTT (Nusa Tenggara Timur) konkret dan langung produksi. Kita enggak ada waktu. Ini kesempatan kita untuk memanfaatkan peluang karena krisis pangan dunia," katanya.
Kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga membahas anggaran senilai Rp33,8 triliun yang dialokasikan untuk subsidi pupuk Rp25,3 triliun; cadangan beras Rp3 triliun; belanja stabilitas harga pangan Rp2,6 triliun; dan belanja cadangan subsidi pupuk Rp2,9 triliun.
Menurutnya, anggaran ini juga tak kalah besarnya sehingga diharapkan pemanfaatannya mendapatkan hasil yang jelas.
"Sekali lagi, kita dalam suasana dunia yang sedang tidak pasti dan tidak baik," katanya.
Dia melanjutkan, anggaran selanjutnya sebesar Rp 21,9 triliun. Pos anggaran ini tersebar untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp8,1 triliun, DAK non-fisik Rp2,2 triliun, dan sisanya dana desa.
"Ini harus betul-betul netes hasilnya, harus menetas bermanfaat," ujar Jokowi.
