Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mencapai 17 juta hingga 17,5 juta kiloliter, pada penetapan asumsi dasar sektor energi dan sumber daya mineral dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2023.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan pengajuan itu disampaikan seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat pada BBM bersubsidi itu, di tengah harga energi yang diprediksi tetap tertahan tinggi hingga akhir tahun ini.
“Kita mengusulkan agar volume BBM bersubsidi itu naik antara 17 juta sampai 17,5 juta kiloliter, kami juga meminta supaya subsidi tetap minyak solar untuk gasoil 48 itu meningkat dari Rp500 per liter menjadi Rp3.000 per liter,” kata Eddy melalui pesan suara, Kamis (23/6/2022).
Adapun pengajuan itu disampaikan saat rapat kerja tertutup bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Selasa (23/6/2022) lalu.
Selanjutnya, Eddy menuturkan, ketetapan asumsi dasar yang sudah disetujui bakal dibawa ke rapat badan anggaran (Banggar) untuk mendapat persetujuan lebih lanjut.
“Akan dibawa dalam pembahasan di Banggar untuk kemudian disepakati bersama dengan pemerintah usulan dari Komisi VII itu,” tuturnya.
Baca Juga
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mencapai 20,4 juta kiloliter atau 85 persen dari keseluruhan konsumsi BBM sebesar 24 juta kiloliter hingga Rabu (22/6/2022). Sisanya sebanyak 3.6 juta kiloliter BBM disalurkan dalam segmen komersial.
“Konsumsi untuk BBM porsi Pertalite atau penugasan dan solar subsidi secara nasional 85 persen dari total konsumsi BBM, 15 persen lainnya BBM non subsidi seperti Pertamax, Turbo, Dexlite dan Dex,” kata Pejabat sementara (Pjs.) Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting melalui pesan singkat,Kamis (23/6/2022).
Sementara itu, Irto mengatakan, konsumsi untuk bahan bakar gas atau liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram sudah mencapai 93 persen dari kuota yang ditetapkan pada tahun ini. Di sisi lain, konsumsi LPG non subsidi hanya mencapai 7 persen.
Sejak awal April 2022, Kementerian ESDM sudah mengajukan rencana penambahan kuota solar subsidi sebanyak 2,28 juta kiloliter menjadi 17,39 juta untuk paruh kedua tahun ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kementerian ESDM menambah kuota solar subsidi karena solar subsidi mengalami kelebihan kuota realisasi penyaluran sebanyak 9,49 persen periode Januari sampai Maret 2022 akibat peningkatan aktivitas pertambangan dan perkebunan.
Sementara itu, penambahan kuota Pertalite mencapai 5,45 juta kiloliter menjadi 28,50 juta kiloliter karena kelebihan kuota realisasi penyaluran sebesar 14 persen pada periode Januari sampai Maret 2022. Sebelumnya, volume kuota Pertalite adalah 23,05 juta kiloliter dengan angka realisasi 6,48 juta kiloliter sampai dengan 2 April 2022, sehingga menyisakan 16,57 juta kiloliter.
Adapun, volume kuota solar subsidi sebanyak 15,10 juta kiloliter dengan realisasi penyaluran mencapai 4,08 juta kiloliter dan menyisakan 11,02 juta kiloliter pada APBN 2022. Saat itu, Kementerian ESDM mencatat terjadi kelebihan konsumsi bahan bakar jenis Pertalite sebesar 14 persen, solar sebanyak 9,5 persen dan minyak tanah sekitar 10,09 persen.
