Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah membahas alokasi dana Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lainnya guna mendukung penanganan PMK.
Berdasarkan informasi terbaru yang diterima Bisnis, alokasi dana penanganan PMK masih dibahas secara detail dan rinci mengenai teknisnya.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, siang ini akan diadakan rapat bersama kementerian/lembaga terkait untuk membahas alokasi dana penanganan PMK.
"Siang ini jam 2 akan ada Rakor Teknis bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, BPKP dan kementerian/lembaga lain yang terkait," kata Susi kepada Bisnis, Selasa (21/6/2022).
Dihubungi secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, pemerintah akan menanggulangi PMK secara cepat.
Ketika dikonfirmasi berapa dana APBN yang akan dialokasikan untuk penanganan PMK, Suahasil menyebutkan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan perhitungan.
"Nanti dihitung oleh teman-teman, yang menghitung teknis detailnya. Kita nanti menindaklanjuti," kata Suahasil usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (21/6/2022).
Berdasarkan data peta sebaran penyakit mulut dan kuku nasional per 21 Juni 2022, PMK telah menyebar ke 19 provinsi dan 208 kabupaten/kota dengan jumlah Kasus Sakit sebanyak 214.972 ekor, Sembuh 67.717 ekor, Pemotongan Bersyarat 1.924 ekor, Kematian 1.242 ekor dan yang sudah divaksinasi sebanyak 1.571 ekor.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kemenko perekonomian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
_1673406543.jpg?w=206&h=145)
