Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alokasi anggaran untuk subsidi energi sudah mencapai Rp502,4 triliun di tengah gejolak harga minyak mentah yang masih berlanjut hingga pertengahan tahun ini.
Jokowi mengaku pemerintah relatif kesulitan untuk menjaga beban subsidi energi yang berpotensi makin lebar hingga akhir 2022.
“Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini? Kalau kita tidak mengerti angka-angka kita tidak akan merasakan betapa sangat besar persoalan saat ini,” kata Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Malahan, Jokowi menggambarkan, beban subsidi energi itu sudah melampaui kebutuhan anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang dipatok sebesar Rp446 triliun. Hanya saja, dia mengatakan, pemerintah tetap memprioritaskan pengalihan anggaran untuk membantu kebutuhan energi masyarakat menyusul potensi inflasi yang terkerek tajam tahun ini.
“Subsidi kita besar sekali, bisa dipakai untuk membangun Ibu Kota [Negara] satu karena angkanya sudah Rp502,4 triliun. Itu semua harus kita mengerti,” ujarnya.
Hasilnya, Jokowi mengatakan, harga BBM domestik masih tertahan murah di kisaran Rp12.500 sampai Rp13.000 untuk Pertamax dan Rp7.650 untuk Pertalite. Harga BBM itu terpaut cukup lebar dari sejumlah negara besar lainnya. Dia mencontohkan, harga BBM di Singapura sudah menyentuh di angka Rp31.682, Jerman Rp31.390, Thailand Rp20.878 dan Amerika Serikat Rp17.374.
“Tidak mungkin kita tidak subsidi akan ramai nanti, juga hitung-hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi. Rakyat juga harus diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan meminta persetujuan DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi bbm, listrik, LPG sebanyak Rp520 triliun.
Penambahan anggaran subsidi energi dan kompensasi tersebut, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dilakukan sebagai akibat dari harga jual energi di dalam negeri yang tak sepenuhnya naik, meski harga energi global tengah melonjak.
"Karena itu tahun ini kami meminta persetujuan kepada DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan untuk subsidi dan kompensasi senilai Rp520 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (31/5/2022).
