Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi untuk mengeksekusi investasi mangkrak dengan total nilai mencapai Rp708 triliun.
Adapun dari total Rp708 triliun, pemerintah telah menindaklanjuti masalah investasi dengan nilai potensi Rp32,5 triliun.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan, terdapat empat faktor utama yang menjadi penyebab komitmen investasi mangkrak.
Pertama, situasi ekonomi global yang mendapat tantangan, tidak hanya dari pandemi Covid-19, namun juga perang dagang AS-China.
Bhima menuturkan beberapa investor sepanjang periode 2020-2021 mencoba untuk melakukan kalibrasi atau menghitung ulang faktor risiko jangka pendek dan panjang.
"Indonesia yang sebelumnya meraih predikat higher-middle income country kembali turun menjadi negara berpendapatan menengah-bawah. Ini berakibat pada tertundanya realisasi investasi di Indonesia," kata Bhima kepada Bisnis, Minggu (19/6/2022).
Kedua, yaitu perizinan usaha yang belum optimal meski terdapat Undang-undang Cipta Kerja.
Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi ganjalan untuk meraih kepercayaan investor terkait implementasi UU Cipta Kerja.
Selain itu, beberapa pemerintah daerah (pemda) masih kesulitan dalam menyesuaikan aturan perizinan terpadu dalam kerangka Online Single Submission (OSS).
Dia menilai Tim follow up investasi juga dinilai belum mampu menarik realisasi investasi yang sebelumnya bermasalah. Persoalan investasi melibatkan multi-stakeholder dan lintas kementerian sehingga ego sektoral terkadang masih menghambat masuknya investasi baru ke Indonesia.
Keempat, yaknipembebasan lahan yang menjadi kendala utama dibeberapa proyek. Pada sektor infrastruktur, 40 persen biaya ada di proses pembebasan lahan.
"Tumpang tindih aturan, inisiatif pemda yang rendah, banyaknya jumlah lahan yang mengantri untuk proses land clearing hingga mahalnya biaya lahan karena spekulasi menjadi tantangan utama," ujar Bhima.
Meskipun pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Investasi, Bhima menghimbau agar pemerintah melibatkan peran pemda dalam tim follow up BKPM. Menurut Bhima, peran pemda sangat sentral dalam membantu hal teknis dan lebih memahami kondisi di wilayahnya.
Strategi lainnya adalah jemput bola dengan aktivasi peran kedutaan besar atau atase perdagangan di negara calon investor.
"Tidak bisa pasif, calon investor harus dikawal sampai tuntas untuk masuk Indonesia," tegas dia.
Aktifnya Indonesia dalam forum internasional seperti G20 hingga forum bilateral juga dapat dijadikan strategi untuk mengatasi investasi mangkrak. Terutama, yang melibatkan rencana investasi jangka panjang dari negara mitra, khsusunya rencana investasi di bidang kesehatan, energi terbarukan (EBT) dan pangan.
Terakhir, perlunya penguatan kapasitas pemda yang menangani perizinan terpadu sehingga sinkronisasi perizinan dengan OSS lebih cepat di implementasikan.
