Bisnis.com, JAKARTA – Anggota komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta menyetujui dan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait tarif integrasi transportasi umum TransJakarta-MRT-LRT Rp10.000.
Meskipun demikian, beberapa anggota meminta penyelenggara untuk memerhatikan beberapa hal terkait pelaksanaan tarif intergrasi tersebut.
Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C Lukmanul Hakim mengatakan bahwa rute-rute yang belum terlewati transportasi umum juga harus diperhatikan. Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses tranportasi umum.
"Setuju apa yg telah disampaikan Gubernur untuk transportasi lebih bagus. Tapi pastikan tahun ini semua rute dapat diakses masyarakat dengan mudah. Prinsipnya kita setuju," kata Lukmanul Hakim di Ruang Rapat Komisi C Lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022).
Terlebih menurutnya masih banyak daerah yang belum dilewati transportasi umum. Dia pun meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji ulang sehingga transportasi umum tidak hanya tersedia di jalan protokol saja. Hal tersebut menurutnya juga mampu mengurangi kemacetan lantaran semakin banyak masyarakat di daerah-daerah yang belum terjangkau transportasi umum.
Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Komisi C DPRD Yusuf yang mengaku sepakat terkait integrasi tarif TransJakarta-MRT-LRT. Dia meminta agar Public Services Obligation (PSO) diperhatikan dan fasilitas untuk disabilitas juga diperhatikan.
"Disahkan Perda Disabilitas mohon juga hal tersebut dipersiapkan," katanya.
Untuk diketahui, adanya pelaksanaan tarif integrasi tersebut untuk mendukung keterpaduan moda transportasi antara TransJakarta, LRT, dan MRT Jakarta. Hal tersebut diharapkan mendorong masyarakat untuk menggunakan moda transportasi massal berbasis rel.
Adapun tarif integrasi yang diajukan adalah sebesar Rp10.000 dengan masa percobaan enam bulan sejak ditetapkan. Nantinya tarif tersebut akan dievaluasi setiap enam bulan selama satu tahun untuk mengetahui dampak implementasi paket tarif terintegrasi terhadap minat masyarakat menggunakan moda transportasi massal.
