Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pembiayaan Utama IKN Tak Andalkan APBN, Ekonom Dorong Alternatif Lain

Investor yang batal masuk ke IKN, menjadi semacam lampu kuning bagi pemerintah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan lain.
Desain eksterior yang bakal menjadi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, Selasa (4/1/2022)./ Antara @nyoman_nuartarnrn
Desain eksterior yang bakal menjadi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, Selasa (4/1/2022)./ Antara @nyoman_nuartarnrn

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerapkan bebas retribusi untuk menarik investor agar berkontribusi dalam pembangunan IKN.

Kebijakan yang dilakukan tersebut juga sejalan dengan terbatasnya investor yang masuk ke kawasan ibu kota baru tersebut.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta Indonesia Investment Authority (INA) agar turut mencari investor sehingga pembangunan IKN tak hanya mengandalkan anggaran kementerian/lembaga.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai langkah tersebut adalah suatu keharusan yang perlu dilakukan, mengingat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak akan menjadi proporsi yang besar dalam pembangunan IKN nanti.

"Kalau saya lihat ini memang perlu ditempuh," kata Yusuf kepada Bisnis, Senin (13/6/2022).

Mengingat pembiayaan IKN yang tadinya dinilai akan menggandeng Softbank tetapi ternyata batal, menurut Yusuf menjadi semacam lampu kuning bagi pemerintah guna mencari sumber-sumber alternatif lain untuk pembiayaan IKN itu sendiri.

Hal lain yang tak kalah pentingnya, kata Yusuf adalah seakan-akan APBN diperuntukkan hanya untuk IKN. Padahal tidak seharusnya demikian.

Menurut dia, pembangunan IKN tak boleh mengganggu ruang belanja yang dimiliki pemerintah dalam APBN, bukan sebaliknya. Intinya, pemerintah perlu melihat seberapa besar ruang APBN untuk dimanfaatkan, baru kemudian dialokasikan untuk IKN.

"Jadi IKN itu menurut saya dalam konteks APBN sekali lagi itu bukanlah top priority, masih ada prioritas lain yg kemudian  bisa dilakukan pemerintah. Nah untuk pembiayaan lain tentu pemerintah harus mencari melalui INA dan beragam insentif yang tadi disebutkan di awal," jelas Yusuf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper