Bisnis.com, JAKARTA – Melonjaknya harga tiket pesawat secara signifikan baik dalam maupun luar negeri mendapatkan sorotan dari DPR RI.
Pada rapat bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Selasa (7/6/2022), DPR meminta agar pemerintah melakukan intervensi.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan meminta agar pihak regulator, dalam hal ini Kemenhub, untuk mengevaluasi kebijakan mengenai tarif tiket pesawat.
"Saya akan pertanyakan ke Pak Menteri ihwal ini. Kan sebaiknya dievaluasi saat ada kenaikan. Jangan cuma bisa salahkan harga avtur yang naik, kenaikan ini justru makin memberatkan masyarakat," katanya, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (7/6/2022).
Berikut ini sejumlah fakta terkait kenaikan harga tiket pesawat:
Kenaikan harga tiket merata
Menurutnya, tarif tiket mengalami peningkatan secara merata bahkan sampai dengan penerbangan di bandara perintis.
“Sampai di bandara perintis [tarif penerbangan] naik. Tentu sangat bijaksana kalau ada evaluasi soal kebijakan tuslah yang sudah diambil oleh Kemenhub,” pesan Irwan pada rapat Komisi V DPR RI dengan Kemenhub.
Tak hanya itu, ia mengemukakan sudah mengingatkan Kemenhub soal kenaikan tiket pesawat yang terjadi di dalam negeri seperti di Aceh, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa serta berbagai daerah.
Adapun, kebijakan tuslah atau fuel surcharge sebelumnya telah diterapkan menyusul kenaikan harga avtur yang dipicu oleh kenaikan harga energi dunia.
Perang Rusia-Ukraina yang sudah berkecamuk sekitar tiga bulan turut menjadi pemicunya. Tidak hanya soal tuslah, Irwan meminta agar Kemenhub bisa mengevaluasi soal kebijakan Tarif Batas Atas (TBA) untul tarif penerbangan.
Politikus Partai Demokrat itu mengklaim terdapat beberapa maskapai penerbangan yang melanggar kebijakan TBA, kendati tidak secara spesifik menyebut maskapai yang melanggar.
Harga tiket pesawat
Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Alvin Lie mencontohkan tarif penerbangan ke Singapura menggunakan Singapore Airlines naik hingga menjadi Rp6 juta untuk sekali jalan.
Sementara itu, tarif pulang-pergi (PP) tembus hingga Rp12,2 juta. Menurut Alvin, kenaikan tersebut tidak terlepas dari kenaikan harga avtur. Kenaikan harga bahan bakar pesawat itu mendorong adanya fuel surcharge.
Tetapi, dia menyebut kenaikan tarif hanya terjadi bagi penerbangan mancanegara saja. "Namun untuk rute domestik masih aman, terutama rute-rute yang dilayani oleh pesawat jet masih dengan harga tiket normal di bawah TBA [tarif batas atas]," terang Alvin, Kamis (2/6/2022).
Selain avtur, ketimpangan antara permintaan yang tinggi dan suplai yang masih rendah dari operator penerbangan atau maskapai turut memengaruhi kondisi tersebut. Berdasarkan pengalaman pribadinya, Alvin menyebut kenaikan tarif penerbangan khususnya ke Singapura sudah terjadi sejak April.
Dia menceritakan bahwa tarif penerbangan dengan Singapore Airlines untuk rute Jakarta-Singapura-Perth (Australia) tidak beda jauh dengan tarif rute Jakarta-Singapura.
"Jadi hanya selisih Rp200.000 itu sudah cover Singapura dan Perth. Jadi mahalnya di Jakarta-Singapura," cerita Alvin.
Penyebab kenaikan tiket pesawat
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai jumlah pesawat yang terbatas dan kenaikan harga avtur menyebabkan kerugian bagi maskapai penerbangan Tanah Air.
Berbagai hal ditempuh contohnya bekerjasama dengan pemerintah daerah dan maskapai untuk melakukan blok seat sehingga tingkat okupansi menjadi maksimal dan penjualan tiket meningkat.
"Beberapa tempat okupansinya katakanlah di bawah 50 persen sehingga perusahaan penerbangan itu rugi. Karena itu kita kerja sama dengan pemda untuk memberikan suatu sharing dengan block seat sehingga minimal jumlah dari penjualan itu 60 persen," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Budi Karya menyebut apabila tingkat okupansi bisa menyentuh level maksimal makan maskapai penerbangan bisa tetap eksis di tengah tekanan harga avtur dan berbagai kondisi lain. Kemudian, dengan okupansi menyentuh level maksimal maka diharapkan tarif penerbangan bisa lebih terjangkau.
Di samping itu, Kemenhub juga masih akan mengevaluasi soal kebijakan tuslah yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi harga avtur yang melambung tinggi.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan bahwa rencananya kebijakan tuslah akan dievaluasi kembali menyusul akhir masa berlaku kebijakan yakni Juli 2022.
"Kita sekarang melakukan kajian lagi mengenai apakah tarif [tuslah] dilanjutkan atau seperti apa. Karena faktornya itu harga avtur dunia sampai saat ini sangat tinggi dan cukup membebani beban operasional maskapai," ucapnya.
