Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang kerja sama internasional dengan sejumlah negara telah dilakukan seperti dengan Jepang, Korea, dan negara lainnya di Eropa secara berkelanjutan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan upaya tersebut perlu dilakukan agar konektivitas antar wilayah di Indonesia dapat terus berjalan di tengah keterbatasan fiskal negara. Menteri yang akrab disapa BKS tersebut lantas memaparkan data lima tahun terakhir yang menunjukkan gap cukup besar antara pagu kebutuhan dengan alokasi yang diberikan kepada Kemenhub.
Pada 2023, paparnya, pagu kebutuhan Kemenhub sebesar Rp73,8 triliun, sementara pagu indikatif yang dialokasikan sebesar Rp. 33,02 triliun atau terdapat selisih/gap sebesar Rp40,78 triliun. Menurutnya dengan adanya gap ini harus dikreasikan dari pendanaan kreatif [non APBN). Beberapa pendekatan yang melibatkan pihak swasta telah dilakukan untuk mengembangkan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara.
Menhub mengatakan sampai saat ini peran swasta baik nasional maupun internasional dalam pembangunan infrastruktur transportasi makin baik.
“Saya telah intensif bicara dengan pihak World Bank, Jepang, dan Korea untuk membicarakan peluang pendanaan proyek-proyek strategis. Ke depan akan kami intensifkan,” ujarnya, Selasa (7/6/2022).
Tak hanya itu, Menhub juga berstrategi mengintensifkan pendanaan kreatif non APBN dan menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur transportasi nasional dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemenhub dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2023.
Menhub mengungkapkan indikator ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,01 persen (year on year), atau lebih baik dari sejumlah negara lain seperti: Tiongkok (4,8 persen), Singapura (3,4 persen), AS (4,29 persen), dan Jerman (4,0 persen). Namun, di sisi lain, situasi ketidakpastian global yang masih tinggi baik tentang Covid-19 maupun geopolitik dunia (konflik Rusia-Ukraina), membuat pemerintah harus melakukan antisipasi dengan melakukan efisiensi anggaran pada 2023.
Selain mengintensifkan pendanaan kreatif dan mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU), penentuan skala prioritas pembangunan juga harus dilakukan.
Menhub menjelaskan fokus dan kebijakan penyusunan anggaran dan belanja 2023 diarahkan pada proyek-proyek yang sedang berjalan (pemenuhan target RPJMN, Major Project, dan Direktif. Misalnya PSN, Perpres, dan Kegiatan Prioritas), mengakomodasi usulan Musrenbangnas, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, serta mendukung persiapan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Kemenhub akan lebih berkonsentrasi kepada proyek yang sudah ada. Untuk inisiatif proyek baru, hanya sebatas perencanaan dan penentuan lokasi (penlok).
“Seperti yang sudah kami inisiasi di Palembang untuk membangun Pelabuhan di Tanjung Carat. Dimana kami berikan kesempatan kepada BUMD dan swasta untuk mengembangkannya tanpa APBN. Ini akan menjadi format yang akan dilakukan di daerah-daerah lainnya,” jelas Menhub.
