Bisnis.com, JAKARTA – Operator kapal penyeberangan swasta mengeluhkan manajemen pelabuhan dan penyeberangan khususnya saat angkutan mudik Lebaran 2022. Menurut Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), hal tersebut merugikan mereka pada saat penumpang justru naik ketika peak season Idulfitri.
Seperti diketahui, sempat terjadi antrean panjang pada saat arus mudik Lebaran 2022 khususnya di Pelabuhan Merak, Tangerang, Banten. Oleh sebab itu, pemerintah dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merespons dengan menyesuaikan pola operasi di dermaga serta menambah kapasitas baik dari sisi kapal maupun pelabuhan.
Kendati demikian, operator kapal swasta yang tergabung dalam Gapasdap menilai ASDP sebagai pengelola pelabuhan kurang maksimal dalam mengantisipasi lonjakan penumpang khususnya saat arus mudik. Akhirnya, eksekusi di lapangan dinilai tidak berjalan dengan baik.
Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengaku bahwa para operator kapal swasta merugi saat angkutan Lebaran 2022. Tetapi, dia mengatakan operator swasta tetap berkomitmen untuk ikut menyukseskan angkutan Lebaran.
"Kami operator swasta sudah jelas rugi. Bayangkan kami harus memuat satu arah dari Merak ke Bakauheni, setelah itu pulang [kembali ke Merak] kosong," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (19/5/2022).
Adapun, skema dari pemerintah tersebut yakni menaikkan penumpang di Merak menuju Bakauheni, tetapi nantinya kapal tidak mengangkut penumpang dari Bakauheni menuju Merak, saat kapasitas dermaga terbatas akibat lonjakan penumpang.
Untuk diketahui, selain skema satu arah, pemerintah menambah pengoperasian sejumlah pelabuhan seperti Indah Kiat dan Ciwandan, serta Pelabuhan Panjang.
Hal tersebut, lanjut Khoiri, turut merugikan swasta karena jarak yang ditempuh untuk Merak-Panjang sejauh 54 mil atau lebih jauh dari Merak-Bakauheni. Kendati demikian, Khoiri menyebut tarif yang diberlakukan tetap sama.
"Loss-nya cukup besar karena buat beli bahan bakar saja itu sudah sangat kesulitas karena lebih jauh hingga empat kali lipat," katanya.
Pelabuhan penyeberangan Merak di Kota Celegon, Provinsi Banten. - Bisnis/Abdullah Azzam
Selain itu, Khoiri menyampaikan bahwa banyak kapal swasta yang menganggur tidak terpakai saat angkutan Lebaran. Dia menyebut ketersediaan kapal naik hingga 50 persen tapi jumlah perjalanan hanya naik 7 persen.
Khoiri mengatakan saat ini ada total 71 kapal, dengan 68 diantaranya siap beroperasi. Setiap hari, dia mengatakan hanya 26 kapal yang beroperasi dan diperkirakan bisa bertambah menjadi 30 kapal sehari apabila Dermaga 1 Pelabuhan Merak sudah selesai diperbaiki.
Menurut Khoiri, tidak ada lintasan penyeberangan yang kekurangan kapal, melainkan kelebihan kapal.
"Artinya setiap tahun ada yang dikaburkan, bahwa selalu pura-pura tidak tahu dan masyarakat diberikan informasi seolah-seolah terjadi kurang kapal padahal yang benar terjadi kelebihan kapal sampai 60 persen," tuturnya.
KONFLIK KEPENTINGAN
Khoiri menduga adanya konflik kepentingan dari ASDP yang memiliki fungsi sebagai pengelola pelabuhan, operator kapal, sekaligus penyedia penjualan tiket terpadu. Dia berharap agar ASDP bisa fokus hanya pada satu fungsi yakni operator pelabuhan.
Khoiri mengkhawatirkan adanya monopoli ketika operator pelabuhan ikut juga menjadi operator kapal. Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap peranan ASDP yang dinilainya berpotensi menimbulkan conflict of interest.
"Seharusnya ASDP fokus menjadi badan usaha pengelola pelabuhan seperti misalnya Angkasa Pura punya fokus mengembangkan bandara," terangnya.
Untuk itu, (Gapasdap) akan menyurati Kemenhub terkait dengan evaluasi penyelenggaran transportasi penyeberangan oleh ASDP. Khoiri menilai ASDP memegang peran terlalu banyak sehingga lupa akan akan perannya sebagai agen pembangunan.
“Mohon maaf khususnya ASDP karena lupa sebagai agent of development BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah, tapi ada target dari Kementerian BUMN untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga lebih banyak fokus ke sana,” tutur Khoiri.
Selain fokus pada manajemen pelabuhan, Gapasdap meminta agar ASDP mengevaluasi aplikasi pemesanan tiket penyeberangan yang dikembangkan oleh BUMN tersebut yakni Ferizy.
"Ferizy dievaluasi. Karena begitu [traffic] memuncak, server down. Gapasdap berikan masukan agar ada channel lain untuk memesan tiket," jelas Khoiri.
Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan akan terus meningkatkan dan menyempurnakan sistem ticketing online yang mulai digunakan pada 1 Mei 2020.
Sehubungan dengan puncak arus mudik pada 28 April 2022, Shelvy mengatakan aplikasi Ferizy mengalami perlambatan akibat lonjakan jumlah pengakses yang akan memesan tiket. Dia menyebut lonjakan terjadi bahkan hingga 10 kali lipat.
"Adanya informasi yang menyampaikan bahwa Aplikasi Ferizy sering mengalami gangguan, saat ini dapat kami sampaikan bahwa aplikasi berjalan secara normal," jelasnya.
Setelah kejadian tersebut, ASDP bersama mitra pengembang yakni PT Telkom, segera melakukan penanganan atau tindakan perbaikan pada kesempatan pertama.
Di samping itu, ASDP menerapkan pengaturan arus kendaraan masuk pelabuhan melalui kebijakan Port Capacity Management (PCM) yang terintegrasi dengan sistem pertiketan digital Ferizy. PCM membantu menyeimbangkan antara suplai (kapasitas kapal) dan permintaan (arus penumpang) yang dapat mengantisipasi antrian panjang.
Ke depannya, ASDP mengimbau agar pelanggan bisa melakukan reservasi tiket mandiri jauh hari sebelum perjalanan melalui Reservation atau aplikasi Ferizy.
"Pastikan anda telah bertiket sebelum tiba di pelabuhan dimana pemesanan tiket dapat dilakukan mulai H-60 s/d 1 jam sebelum jadwal masuk pelabuhan, dan proses check in di pelabuhan dapat dilakukan mulai 2 jam sebelum jadwal yang Anda pilih," tutur Shelvy.
PERAN PEMERINTAH PENTING
Adapun, jumlah penumpang angkutan penyeberangan tembus 3,36 juta penumpang pada arus mudik dan balik Lebaran. Pergerakan penumpang keberangkatan terpadat berada di lima Pelabuhan Penyeberangan yaitu Merak, Bakauheni, Gilimanuk, Ketapang, dan Kariangau Balikpapan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi tidak menampik bahwa lonjakan penumpang pada saat mudik tahun ini tidak diprediksi. Apalagi, pada lintas penyeberangan Merak-Bakauheni.
"Terjadi peningkatan awalnya tidak kami prediksi. Namun demikian terjadi peningkatan cukup banyak," ujarnya pada saat evaluasi angkutan mudik Lebaran untuk moda jalan dan penyeberangan, pekan lalu.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai pihak regulator harus turun tangan untuk mengawasi jalannya pengoperasian transportasi penyeberangan. Hal tersebut tidak terkecuali soal tiket sampai dengan persaingan usaha antara operator kapal BUMN maupun swasta.
"Misalnya BPTD harus ikut mengawasi pola yang dilaksanakan. Fungsinya di situ dia biar ada keseimbangan dan jangan dilepas semua," terang Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Djoko Setijowarno.
Sejalan dengan hal tersebut, pergerakan ke arah Sumatera dan mudik ke depannya diprediksi makin meningkat. Hal itu di antaranya berkat progres pembangunan tol Trans Sumatera.
Untuk itu, Djoko menegaskan ada banyak PR yang harus dikerjakan oleh seluruh pihak untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pemudik menuju arah Sumatera. Misalnya, peningkatan sosialisasi sistem tiket daring (online), penambahan program mudik gratis hingga Pulau Sumatera, pemisahan angkutan logistik dan penumpang di saat mudik dan balik Lebaran, serta perluasan are parkir kendaraan bermotor di Pelabuhan Merak.
"Praktik percaloan tiket juga harus segera dilenyapkan agar pemudik merasa lebih nyaman," tutupnya.