Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Bangun 36 Kawasan Industri Hingga 2035, Prioritas Luar Jawa

Kemenperin menargetkan pembangunan 36 Kawasan Industri dengan prioritas pengembangan di luar Pulau Jawa hingga 2035.
Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan, Kalimantan Timur./Pemkot Balikpapan
Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan, Kalimantan Timur./Pemkot Balikpapan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pembangunan 36 Kawasan Industri dengan prioritas pengembangan di luar Pulau Jawa hingga 2035.

Pembangunan sejumlah kawasan industri ini bertujuan meningkatkan peran wilayah luar Jawa dalam menciptakan nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas sebesar 40 persen dari total nilai tambah sektor industri pengolahan nonnmigas nasional.

Terkait dengan hal itu, pemerintah menyediakan lahan sekitar 50.000 hektare serta melakukan pembangunan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru, minimal 1 Sentra IKM di setiap kabupaten/kota.

Salah satu daerah pengembangan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan 1 dari 22 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), memiliki Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas 4.244,68 Hektare.

"Dengan empat Kawasan Industri, termasuk di antaranya adalah Kawasan Industri Nusantara Industri Sejati KI NIS," kata Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Iklim Usaha dan Investasi Andi Rizaldi dalam keterangan pers, seperti dikutip Minggu (22/5/2022).

Perlu diketahui, KPI tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Sebagai informasi, KI NIS akan membangun smelter dengan teknologi Rotary Kiln-Electris Furnice (RKEF). Kapasitas produksi pada tahap awal sebesar 70.000 ton dengan kadar Nikel 10-12 persen. Smelter ini akan dibangun dengan menggunakan luas area tahap pertama, yaitu 375 hektare.

Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pemerintah berupaya mendorong pembangunan KI NIS dengan tujuan mengoptimalkan nilai tambah hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perekonomian daerah.

“Pemerintah mendorong pembangunan KI NIS sehingga mampu mengoptimalkan nilai tambah hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perekonomian daerah,” ujar Ma'ruf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rahmad Fauzan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper