Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merancang tiga komitmen baru guna mewujudkan akses air bersih dan sanitasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan, komitmen tersebut meliputi penguatan kebijakan politik, pelibatan masyarakat untuk mengawal ketahanan air dan sanitasi, serta penyediaan air bersih dan sanitasi yang memperhatikan perubahan iklim.
“Penguatan kebijakan politik sangat berguna untuk mendorong investasi untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana penyedia air bersih dan sanitasi untuk menyongsong ekonomi hijau. Pemenuhan air bersih dan sanitasi yang aman sangat mendukung pembangunan dan mengurangi kemiskinan ekstrim di desa-desa,” papar Basuki dalam Plenary Session, Sector Ministers' Meeting 2022 di Jakarta, Rabu (18/5/2022).
Komitmen berupa pelibatan masyarakat dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui dua program, yakni, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk kawasan perdesaan dan pinggiran kota, dan Sanitasi berbasis Masyarakat (SANIMAS) di kawasan perkotaan. Melalui dua program tersebut, masyarakat diajak lebih proaktif memperbaiki sanitasi di lingkungannya.
“PAMSIMAS dan SANIMAS bertujuan mengajak masyarakat meningkatkan kualitas lingkungan,” ujar Basuki.
Basuki mencatat, saat ini PAMSIMAS dan SANIMAS telah diterapkan di 500 kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, pembangunan lintas sektor seperti penyediaan perumahan juga dilakukan.
Baca Juga
“Kami memastikan agar penyediaan air bersih dan sanitasi aman serta pembangunan perumahan dapat menjangkau kaum-kaum rentan, termasuk disabilitas. Agar semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses air dan sanitasi aman,” urainya.
Selain itu, Kementerian PUPR juga melibatkan masyarakat melalui penyediaan pangkalan data pasokan air berbasis komunitas dan sistem informasi manajemen berbasis kerakyatan.
“Ini untuk mendorong akuntabilitas penyedia air bersih dan sanitasi aman,” tegas Basuki.
Ketiga, Kementerian PUPR juga mengembangkan proyek-proyek penyediaan air bersih yang memperhatikan perubahan iklim.
“Kami melakukan riset terhadap perubahan iklim dan mengembangkan kebijakan serta investasi untuk membangun infrastruktur berbasis alam,” terangnya.
Basuki menyebutkan, saat ini Indonesia akan membangun 61 bendungan sebagai pasokan air bersih. Bendungan – bendungan tersebut didesain agar beradaptasi dengan perubahan iklim dan bencana. Adapun satu proyek penyediaan air bersih tersebut adalah pembangunan waduk Jatiluhur, Jawa Barat dengan kapasitas 5.000 liter/detik yang dapat memasok 3.000 rumah di wilayah Timur Jakarta.
Sementara itu, PUPR juga membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Serpong, Banten dengan kapasitas 4600 liter/detik dan SPAM Umbulan yang berasal dari mata air Umbulan di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan yang disalurkan melalui pipa transmisi air bersih sepanjang 93 km dengan total 14 titik reservoir offtake yang akan memberi manfaat besar bagi 1,6 juta jiwa atau 320.000 SR.
“Agar proyek pembangunan tersebut berjalan lancar, diperlukan kemitraan untuk pembiayaan alternatif. Tidak hanya APBN, tetapi juga kemitraan swasta maupun sumber lainnya,” tutup Basuki.
Dalam pelaksanaantiga komitmen tersebut, PUPR melibatkan Kementerian terkait, organisasi masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan.
Tiga komitmen Indonesia dalam penyediaan air bersih dan sanitasi aman yang dicetuskan Kementerian PUPR tersebut mendapat apresiasi dari Special Envoy for International Water Affairs Belanda, Henk Ovink.
“Indonesia telah berhasil menunjukkan komitmennya dalam penyediaan air bersih dan sanitasi aman melalui beragam aksi yang melibatkan pemangku kebijakan, mitra pembangunan, dan masyarakat,” kata Ovink dalam kesempatan yang sama.
Ovink berharap agar langkah Indonesia menjadi pembelajaran bagi negara lain dalam upaya pemenuhan akses air bersih dan sanitasi aman.
“Saya harap negara-negara peserta lain mengikuti langkah Indonesia untuk menyediakan akses air bersih dan sanitasi aman bagi masyarakatnya,” pungkas Ovink.
