Bisnis.com, JAKARTA — Inggris ancang-ancang mengamendemen kesepakatan perdagangan pasca-Brexit di Irlandia Utara. Hal ini menjadi sebuah langkah provokatif yang menantang Uni Eropa.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss di depan Dewan Rakyat Inggris. Dia memaparkan rancangan undang-undang dapat membatalkan protokol Irlandia Utara jika negosiasi gagal akibat tidak menemukan titik temu antara seluruh pihak.
Perlu diketahui, protokol Irlandia Utara adalah perjanjian khusus yang mengatur kewajiban pemeriksaan barang yang masuk ke Irlandia Utara setelah Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit pada 2016.
Wilayah ini menjadi satu-satunya milik Inggris yang berbatasan dengan negara Uni Eropa, Republik Irlandia.
Ketegangan terjadi antara kedua pihak setelah Inggris mengancam menghapus kewajiban pemeriksaan pada sebagian barang yang masuk ke Irlandia Utara guna melindungi pasar tunggal Uni Eropa tanpa menciptakan batasan keras di depan Republik Irlandia.
"Kami mempertimbangkan semua hal. Kami mempertimbangkan apa yang perlu kami lakukan," ungkap Menteri Luar Negeri Irlandia Utara Brandon Lewis kepada Sky News pada Selasa, seperti dikutip Bloomberg.
Perjanjian itu memberatkan Inggris karena menganggu proses perdagangan dan meruntuhkan eksekutif di daerah.
Sementara itu, UE siap untuk menangguhkan seluruh perjanjian perdagangan jika Johnson memenuhi ancamannya.
Johnson mengatakan pada Senin bahwa dia siap untuk secara sepihak mengubah perjanjian Irlandia Utara, meskipun mengaku lebih memilih hasil dari negosiasi.
"Kami akan senang jika ini dilakukan dengan cara konsensual... Untuk menyelesaikannya, dengan jaminan, kami perlu melanjutkan dengan solusi legislatif pada saat yang sama," ujar Johnson.
Perlu diketahui, Inggris menghadapi prospek kelam pada perekonomiannya seiring dengan melonjaknya inflasi dan krisis biaya hidup yang mendalam.
Bank of England memperingatkan penurunan tajam hingga akhir tahun ini dan hampir tidak terjadi pertumbuhan pada 2023 dan 2024.
Pada 2020, analis Bloomberg Economics memproyeksikan dampak pemberlakuan tarif tanpa adanya kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa yang akan menjatuhkan sekitar 1,5 persen pertumbuhan pada tahun depan.
