Bisnis.com, JAKARTA - Presidensi G20 Indonesia mendorong inklusi keuangan digital dan pembiayaan UMKM guna mengakselerasi pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.
Upaya ini juga guna mengurangi kesenjangan akibat ketidakpastian global sebagai dampak dari pandemi dan kondisi geopolitik.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan bahwa setiap negara memerlukan kerangka inklusi keuangan untuk mendorong digitalisasi yang berdampak pada peningkatan produktivitas, serta ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi UMKM, kaum muda, dan perempuan.
“Pada saat yang sama, perlu dilakukan penguatan pedoman pembiayaan UMKM,” katanya dalam siaran pers, Minggu (15/5/2022).
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan 2nd Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) Plenary Meeting yang diselenggarakan oleh Presidensi G20 Indonesia, dipimpin secara bersama oleh Bank of Italy selaku co-chair serta BI dan Kemenkeu secara hybrid pada 12-13 Mei 2022 di Bali.
GPFI merupakan tim kerja G20 yang berfokus untuk mendorong inklusi keuangan. Hasil pembahasan GPFI ini akan dilaporkan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 pada Juli 2022 mendatang.
Adapun, terdapat empat pokok bahasan terkait inklusi keuangan dan pembiayaan UMKM. Pertama, komitmen GPFI untuk terus memanfaatkan peluang di era digital yang dipandang semakin penting sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang timbul akibat berbagai tantangan global di tengah pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.
Kedua, penguatan pedoman pembiayaan UMKM dengan mempertimbangkan empat aspek, yaitu peningkatan peran dan pemanfaatan teknologi finansial (fintek), peningkatan resiliensi UMKM khususnya dalam masa krisis, dan perlunya membantu UMKM dalam transisi hijau, serta perlunya ketersediaan data granular UMKM untuk membantu UMKM mengakses pembiayaan.
Ketiga, pentingnya meningkatkan peran dan potensi pemuda dan perempuan untuk mencapai ekonomi yang inklusif, serta perlunya akselerasi pembiayaan kepada pengusaha khususnya perempuan.
Keempat, perlunya upaya untuk mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk mencapai inklusi keuangan melalui implementasi G20 High Level Principles (HLPs) for Digital Financial Inclusion yang tidak hanya ditujukan kepada negara anggota G20 namun juga bukan anggota.
