Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa perempuan menjadi salah satu golongan yang paling terdampak perekonomiannya akibat pandemi Covid-19, bersama dengan anak muda dan pelaku usaha skala kecil. Ironisnya, mereka pun sulit bangkit dari tekanan itu karena terbatasnya akses modal.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam gelaran seminar Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth. Seminar yang menjadi bagian dari rangkaian pertemuan G20 itu berlangsung pada Rabu (11/5/2022) petang.
Sri Mulyani menjelakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menderita karena usahanya tutup. Satu dari lima perempuan di Indonesia tercatat menutup usahanya akibat merebaknya Covid-19 dan aktivitas masyarakat terganggu.
"Banyak perempuan dan anak muda yang kehilangan pendapatan dan membuatnya menjadi lebih rentan. Di sisi lain, penerima bantuan sosial juga jatuh ke jurang kemiskinan. Pandemi merenggut banyak pekerjaan dan menyebabkan kemiskinan, juga memperumit usaha kita untuk menembus sekat inklusi keuangan," ujar Sri Mulyani pada Rabu (11/5/2022).
Dia menilai bahwa pemerintah harus memberikan perhatian besar kepada perempuan, karena perannya yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi. Salah satu langkah yang perlu didorong dalam rangka pemulihan ekonomi adalah peningkatan akses perempuan kepada layanan jasa keuangan.
"Meningkatkan akses perempuan terhadap layanan jasa keuangan formal tidak hanya mengamankan kehidupan keluarga perempuan tersebut, tetapi juga dapat membuat mereka lebih berdaya dengan memperkuat ikatannya dengan aktivitas bisnis seperti UMKM," katanya.
Baca Juga
Berdasarkan studi McKinsey, jika seluruh negara meningkatkan kesetaraan bagi perempuan maka akan terdapat penambahan US$12 triliun atau sekitar 11 persen terhadap PDB secara global. Lalu, jika seluruh negara dapat memaksimalkan potensi perempuan dalam ekonomi dan pasar tenaga kerja, akan tercipta aktivitas ekonomi hingga US$28 triliun, atau setara dengan 26 persen PDB dunia pada 2025.
Meskipun begitu, menurut Sri Mulyani, kendala perempuan untuk mengakses layanan keuangan formal seringkai berasal dari hal-hal sederhana. Misanya, perempuan kerap tidak memiliki kartu identitas atau tidak bisa memiliki aset atas nama dirinya, sehingga tidak bisa menjadikannya sebagai agunan.
Pemerintah dan para pelaku usaha perlu fokus meningkatkan akses terhadap perempuan, sebagai salah satu upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional. Langkah itu bukan hanya baik dari sisi inklusi keuangan, tetapi juga dapat memicu tumbuhnya iklim bisnis yang baik, seiring makin kuatnya layanan jasa keuangan formal.
"Mereka [adalah segmen yang] paling tidak mungkin memiliki perawatan kesehatan terjangkau dan berkualitas, tabungan yang memadai, atau akses ke kredit yang dapat membantu mereka mengatasi krisis ekonomi. Dukungan bagi mereka menjadi krusial," katanya.
