Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga membeberkan pihak swasta sebenarnya sudah enggan untuk memproduksi minyak goreng.
Pasalnya, pangsa pasar internasional lebih bagus dibandingkan produksi minyak goreng yang hanya 4,8 juta ton per tahun di dalam negeri.
“Swasta juga sebenarnya malas [produksi minyak goreng] karena pasar ekspor bagus, kesanalah. Apalagi dikasih subsidi, waduh,” kata Sahat kepada Bisnis, Rabu (20/4/2022).
Menurutnya, langkah pemerintah yang memaksa produsen minyak kelapa sawit untuk fokus pada penyediaan sawit di dalam negeri tidak tepat.
“Kalau tidak ada mereka [swasta] memang sawit tumbuh? Janganlah sudah menanam terus dilarang happy-happy, janganlah begitu,” tutur Sahat.
Sahat mengatakan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng jangan ditimpakan kepada pihak swasta semata. Sebab, kata dia, pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas meski Indonesia merupakan penghasil crude palm oil (CPO) terbanyak di dunia.
Berdasarkan data Indexmundi.com, Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbanyak di dunia. Tahun lalu produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44,5 juta ton. Jika milihat data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) angkanya lebih besar lagi. Pada tahun lalu, bahkan produksi CPO Indonesia menembus 46,8 juta ton.
Salah satu kesalahannya, menurut dia, perdagangan sawit Indonesia sangat tergantung kepada ekspor bahan mentah. Pemerintah kurang fokus dalam mengurus bahan ekspor bernilai tinggi.
“Jadi, jangan produk kita itu tergantung ekspor. Sekarang sawit kita 36,4 persen itu domestik dan 63,6 itu ekspor. Jadi kalau kita tergantung ekspor bagaimana menentukan harga ekspor? CPO itu kan pembantu. Kita perlu kan ekspor reporter, jurnalis, IT yang gitu-gitu dong punya nilai tambah tinggi. Janganlah pembantu yang diekspor. Jadilah tuan di negara sendiri. Sekarang ini mau apa sudah salah kaprah," tekannya.
Dia pun meminta kepada pemerintah untuk menyerahkan urusan minyak goreng kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena itu, dia mengajak BUMN memperluas lahan perkebunannya supaya bisa kuat bersama swasta.
“Jadi swasta tidak usah ikut-ikut. Sekarang swasta 58 persen, BUMN cuma 4 persen penguasaan lahannya,” imbuhnya.
Dia beralasan perbandingan perkebunan sawit yang lebih luas dibandingkan milik negara lantaran dosa era Presiden Soeharto. “Zaman pak Harto hanya swasta yang diberi kesempatan. Jadilah itu. Itu nomor satu,” ucapnya.
Jika migor sudah dipegang BUMN, ke depannya, Sahat menjelaskan swasta akan fokus dalam produksi biodiesel (B30). “Nah dalam negeri harus 65 persen maka kita undang biodiesel sebesar-besarnya silakan. Jadi kita tiak ekspor minyak sawit lagi, kita ekspor biodiesel. Lebih banyak nilai tambahnya dibanding ekspor pembantu,” pungkasnya.
