Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menko Luhut Sebut Transformasi Digital Besar Pengadaan Barang dan Jasa

Saat ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP melaporkan jumlah produk dalam Katalog Elektronik atau e-katalog telah mencapai 259.828 produk pada awal April 2022.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 12 April 2022  |  10:55 WIB
e-Katalog.  - LKPP
e-Katalog. - LKPP

Bisnis.com, JAKARTA —Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa saat ini Indonesia melakukan transformasi besar dalam sistem pengadaan barang/jasa yang melibatkan integrasi data seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Saat ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP melaporkan jumlah produk dalam Katalog Elektronik atau e-katalog telah mencapai 259.828 produk pada awal April 2022.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa capaian itu melebihi target 200.000 produk dalam katalog elektronik per 31 Maret 2022. Terus bertambahnya jumlah produk dalam katalog tersebut dapat mendorong ekosistem pengadaan barang/jasa yang lebih baik.

Abdullah menjabarkan bahwa jumlah 259.828 produk dalam Katalog Elektronik berasal dari 4.635 penyedia. Dari jumlah tersebut, di antaranya terdapat 937 penyedia kategori kecil dan 389 penyedia kategori menengah.

“LKPP sudah menyederhanakan regulasi terkait masuknya produk ke dalam Katalog Elektronik, dalam penayangan produk untuk e-Katalog Pemerintah dari delapan tahap proses tayang telah disederhanakan menjadi dua tahap saja. Sedangkan percepatan pencantuman Barang/Jasa e-Katalog Lokal dari Sembilan tahap, telah menjadi 2 tahapan saja,” ujar Abdullah pada Senin (11/4/2022).

Pihaknya berupaya mendorong keterlibatan pelaku usaha dari sektor usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-Koperasi) melalui penyederhanaan regulasi yang ada maupun menyediakan sistem pendukung yang lebih user friendly.

Adapun sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, program yang saat ini dijalankan akan selalu dievaluasi agar kementerian/lembaga terkait dapat terus bersinergi. Berjalannya program tersebut penting agar penyerapan anggaran belanja pemerintah sebesar 40 persen untuk PDN dan produk UMK-Koperasi oleh K/L/PD dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pengadaan barang dan jasa lkpp Luhut Pandjaitan e-katalog
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top