Bisnis.com, JAKARTA — Krisis utang China Evergrande Group, salah satu developer papan atas China, yang bermula pada 2020 terus berlanjut.
Evergrande setuju untuk membayar biaya penasihat kelompok pemegang obligasi yang bekerja dengan pengembang properti yang kekurangan uang itu untuk merestrukturisasi utang, dan untuk berbagi lebih banyak informasi dengan kreditur.
Berita dan analisis tersebut menjadi salah satu dari lima bahasan utama di laman Bisnisindonesia.id edisi Rabu (6/4/2022), selain berita mengenai harga batu bara acuan, cara Rusia balas sanksi barat, ajang motocross di Sumbawa, hingga risiko emisi surat utang korporasi
Berikut ini ringkasan kelima berita dan analisis yang tersaji di laman Bisnisindonesia.id.
1. Harga Batu Bara Acuan Melambung, Pilih Ekspor atau Domestik
Masih memanasnya konflik antara Rusia dan Ukraina secara perlahan mulai membangkitkan kembali harga batu bara di pasar global, setelah sempat melemah pada 25—29 Maret 2022. Kondisi tersebut turut melambungkan Harga Batubara Acuan (HBA) hingga menyentuh US$288,40 per ton pada April 2022, menjadi level tertinggi sejak 2010 lalu.
Dengan masih tingginya HBA, semestinya menjadi angin segar bagi perusahaan tambang emas hitam di Tanah Air untuk menggiatkan ekspornya, mengingat kondisi harga batu bara saat ini yang sedang tinggi-tingginya, tidak selalu terjadi.
Sejak semester II/2012 hingga Juni 2021, misalnya, hanya tujuh kali HBA menyentuh angka US$100 per ton, dan itu pun paling tinggi US$107,83 per ton pada Agustus 2018. Sisanya di bawah US$100 per ton, bahkan pernah berada di level US$50,34 per ton pada Agustus 2020.
2. Krisis Evergrande Berlanjut, Prospek Mendung Restrukturisasi
Krisis utang Evergrande telah menarik perhatian global sebagai cerminan dari risiko yang lebih besar mengintai di sektor properti Cina. Evergrande sendiri adalah perusahaan real estat paling berutang di dunia, dengan kewajiban sekitar US$300 miliar (Rp4,3 kuadriliun).
Sebelumnya pada Selasa (05/04/2022), Wall Street Journal melaporkan rincian kesepakatan pembayaran biaya, yang merupakan pengaturan standar di sebagian besar restrukturisasi utang AS. Obligasi luar negeri perusahaan diperdagangkan untuk sen dolar AS pada prospek mendung untuk restrukturisasi.
3. Menengok Kesiapan Infrastruktur TI Untuk MXGP 2022 Sumbawa
Ajang balapan Motocross Grand Prix (MXGP) diagendakan pada 24—26 Juni 2022 di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Akan tetapi, hingga saat ini, infrastruktur telekomunikasi di sana dinilai masih jauh dari mumpuni.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. yang diminta pemerintah untuk menggelar jaringan akses ke lokasi MXGP. Sebab, kehadiran infrastruktur telekomunikasi, menjadi kunci sukses event MXGP 2022.
Sayangnya, bukan saja menyangkut akses telekomunimasi, kendala terbesar yang akan dihadapi pemerintah adalah belum tersedianya infrastruktur dasar seperti listrik, jalan, hingga air bersih.
Emisi Surat Utang Korporasi Bakal Makin Berisiko
Pasar surat utang korporasi terpukul oleh ancaman kenaikan suku bunga global dan domestik.
Memasuki kuartal II/2022, beberapa perusahaan tengah bersiap menerbitkan obligasi maupun sukuk untuk menggalang dana korporasi. Namun, analis menilai periode ini perusahaan akan menghadapi risiko pasar yang terlihat dari beberapa sentimen yang ada.
Di awal kuartal II/2022, sudah ada tiga tiga perusahaan yang siap menawarkan obligasi dan sukuk. Pada pekan pertama, emiten pengembang properti, PT Bumi Serpong Tbk. (BSDE) diketahui akan menerbitkan surat utang berupa obligasi dan sukuk dengan total nilai sebanyak-banyaknya Rp1 triliun.
Kemudian PT Permodalan Nasional Madani (PNM) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp3 triliun pada pekan kedua. Selanjutnya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) juga kembali menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total dana Rp909,5 miliar.
Saat ini, pasar surat utang korporasi sedang mengantisipasi tantangan peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia. Kendati saat ini belum meningkat, cepat atau lambat BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI 7 DRR) akan meningkat sebab the Fed bakal agresif dalam menaikkan suku bunga acuannya tahun ini.
Balas Negara yang Tak Ramah ke Rusia, Moskow Persulit Visa
Rusia kembali melakukan perlawanan atas upaya barat menyingkirkannya dari komunitas kerja sama multilateral. Upaya terbaru, barat mengembangkan wacana untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia. Wacana itu digulirkan setelah beredarnya foto pembantaian warga tidak bersenjata di pemukiman Bucha, wilayah Kiev, Ukraina.
Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani surat keputusan soal pembatasan visa bagi warga dari negara-negara yang dianggap Moskow "tidak ramah". Kebijakan tersebut dipilih sebagai balasan atas sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia setelah menginvasi Ukraina.
Keputusan yang mulai berlaku kemarin itu menangguhkan penerbitan visa yang disederhanakan Rusia termasuk untuk beberapa negara Uni Eropa serta Norwegia, Swiss, Denmark, dan Islandia.
Surat keputusan itu juga memerintahkan Kementerian Luar Negeri Rusia dan badan-badan lain memberlakukan pembatasan masuk pribadi pada "warga negara asing”. Begitu juga dengan orang-orang tanpa kewarganegaraan yang melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, warganya atau badan hukumnya.
