Bisnis.com, JAKARTA — Investasi sebesar Rp6,5 triliun sangat diperlukan dalam rangka mengembalikan trajectory ekonomi dalam Visi Indonesia 2045. Untuk itu, diperlukan kontribusi swasta dan masyarakat sebesar 82,2-83,6 persen atau sekitar Rp5,4 triliun di 2023.
Adapun dalam Visi Indonesia 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3-5,9 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 6,4-7,9 persen.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama untuk Mendorong Investasi dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, pada Kamis (31/3/2022).
Suharso menyampaikan, nota kesepahaman tersebut menjadi landasan bagi kedua kementerian dalam mendorong agar investasi lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian serta memberikan ruang yang lebih luas bagi suntikan modal yang inklusif dan berkelanjutan.
"Tahun depan, untuk pertama kalinya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 akan mengintegrasikan rencana investasi prioritas swasta ke dalam rencana pembangunan nasional," kata Suharso, mengutip siaran pers, Jumat (1/4/2022).
Bahlil Lahadalia menyebutkan, salah satu poin yang disepakati adalah pertukaran data khususnya terkait dengan investasi, dan kolaborasi investasi di sektor strategis, terutama hilirisasi.
Menurutnya, salah satu syarat mewujudkan investasi yang berkualitas adalah dengan mendorong investasi di sektor manufaktur terutama hilirisasi dan meningkatkan keahlian tenaga kerja.
Dengan begitu, kata Bahlil, dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan yang layak.
"Secara bertahap, kebijakan investasi akan dimulai dengan investasi pada sektor padat karya dan berorientasi ekspor, hingga investasi pada sektor bernilai tambah tinggi, berteknologi maju, berinovasi tinggi, serta berkelanjutan untuk memperkuat peran Indonesia dalam rantai nilai global," jelas Bahlil.
