Bisnis.com, JAKARTA - Invasi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022 telah memantik lonjakan harga komoditas (energi, logam, dan pangan). Satu bulan pascainvasi itu (24/3), harga minyak dunia jenis Brent naik sebesar 20 persen ke level US$119/barel.
Harga batu bara naik 36 persen ke level US$326 per ton Harga gas alam naik 18 persen ke level US$ 5,4 per MMBtu. Harga nikel naik sebesar 51 persen ke level US$ 37.23 per ton. Harga gandum naik sebesar 16 persen ke level US$1.085 per bushel.
Kenaikan harga komoditas ini tidak dapat dilepaskan dari posisi Rusia sebagai lumbung komoditas dunia. Rusia merupakan penghasil minyak terbesar kedua di dunia dengan produksi 10,5 juta barel per hari, juga penghasil batu bara terbesar kelima di dunia dengan produksi sebesar 8,37 juta ton.
Negara itu pun penghasil gas alam terbesar kedua dunia dengan produksi 638,5 juta metrik kubik, penghasil gandum ketiga terbesar di dunia, sekaligus pemilik cadangan nikel terbesar kelima di dunia.
Jika invasi militer ini terus berlanjut dan diikuti tekanan sanksi yang makin intens dari AS dan sekutunya kepada Rusia, maka bisa mengganggu pasokan berbagai komoditas penting ini. Dampaknya, biaya produksi meningkat dan berpotensi memantik tekanan inflasi. Padahal, sebelum invasi ini terjadi, sejumlah negara, khususnya negara-negara maju sudah mengalami inflasi tinggi.
Inflasi tinggi ini akan membuat kebijakan moneter menjadi lebih ketat. Langkah ini sudah dijalani oleh sejumlah negara-negara maju. Salah satunya Amerika Serikat (AS). Bahkan, otoritas moneter AS (The Fed) menyatakan akan melakukan langkah apapun untuk meredam tekanan inflasi.
Baca Juga
Pada pertengahan Maret 2022, The Fed telah mengerek naik suku bunga kebijakannya (federal funds rate/FFR) sebesar 25 bps. Dan, berdasarkan konsensus Bloomberg, The Fed masih berpeluang menaikkan lagi FFR sebanyak 7—8 kali sampai akhir tahun ini. Dengan kata lain, FFR berpeluang bergerak ke level berada 1,75 persen—2 persen.
Berkaca dari pengalaman sebelumnya, ketika The Fed mengerek naik suku bunga kebijakannya, maka berpeluang memantik otoritas moneter di negara lain, khususnya di negara-negara berkembang untuk mengerek naik suku bunga kebijakan mereka.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi aliran modal keluar (capital outflow) yang jika terjadi bisa mendorong gejolak dan pelemahan nilai tukar, seperti yang dialami oleh Turki dan Rusia.
Dan, sepertinya sinyal pengetatan moneter sudah mulai diambil oleh sejumlah negara. Berdasarkan laman centralbanknews.info, sepanjang Januari—Maret 2022, sudah ada 25 dari 103 bank sentral di dunia yang sudah menaikkan suku bunga kebijakannya. Itulah sebabnya, kombinasi invasi militer Rusia dan pengetatan moneter yang telah (akan) dilakukan oleh otoritas moneter di berbagai negara akan memberikan dampak pada arah pertumbuhan ekonomi global.
Makin panjang durasi invasi, maka tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi global bisa makin besar. Berdasarkan skenario yang dilakukan oleh Moody’s Analytics, jika invasi militer berkepanjangan, maka pertumbuhan ekonomi global bisa terpangkas sebesar 2% sepanjang 2022 menjadi hanya sebesar 2% year-on-year (YoY).
Bagi Indonesia, dampak invasi militer Rusia ini tidak terlalu signifikan. Sebab, transaksi perdagangan Indonesia dengan Rusia relatif kecil. Sebaliknya, harga komoditas global yang melambung akibat invasi ini akan membuat surplus neraca perdagangan Indonesia bisa makin tebal. Batu bara, CPO, nikel merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia. Selain itu, lonjakan harga komoditas ini juga akan memberi kontribusi memperbaiki penerimaan APBN, melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBN). Tidaklah mengherankan, sepanjang Januari 2022, realisasi penerimaan APBN 2022 tumbuh sebesar 54.9 persen (YoY) menjadi Rp156,02 triliun.
Meski begitu, Indonesia juga merupakan net importir minyak dan gas (LPG). Setiap tahun, Indonesia harus mengeluarkan devisa yang cukup besar untuk mengimpor minyak (mentah dan jadi) dan LPG. Pada 2021, defisit migas sebesar US$13,25 miliar atau sebesar Rp188,15 triliun (dengan kurs Rp14.200 per dolar AS).
Tingginya harga minyak dan gas ini berpotensi membuat defisit migas bisa melebar karena konsumsi BBM berpeluang meningkat, seiring dengan pelonggaran mobilitas masyarakat dan adanya tradisi tahunan, yaitu Ramadan dan Idulfitri.
Adanya bulan Ramadan dan Idulfitri juga bisa mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya dan ongkos transportasi. Belum lagi dengan kenaikan PPN sebesar 1% (kecuali untuk bahan pokok, pendidikan, dan kesehatan) menjadi 11 persen.
Kenaikan inflasi ini tentu akan menekan daya beli masyarakat, yang sebenarnya belum pulih akibat dampak pandemi. Oleh sebab itu, agar denyut pertumbuhan ekonomi bisa bekerja prima seperti yang diharapkan, maka kebijakan harus diarahkan untuk menjaga stamina daya beli.
Kebijakan pemerintah untuk menunda kenaikan harga BBM, TDL, dan elpiji 3 kg, serta menjaga pasokan dan distribusi sembilan bahan pokok harus dijalankan secara konsisten dan terukur. Pemberian bantuan perlindungan sosial bagi kelompok rentan harus diberikan tepat waktu.
Bank Indonesia juga diharapkan bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak memantik tekanan inflasi terimpor (imported inflation). Meski dalam situasi saat ini, BI dihadapkan dalam dilema, seiring dengan kebijakan moneter The Fed yang makin hawkish.
Pengendalian pandemi Covid-19 melalui akselerasi vaksinasi dan edukasi ketaatan menjalankan protokol kesehatan harus dilakukan secara konsisten serta dimonitor dengan bantuan teknologi. Hal ini akan menentukan kebijakan pelonggaran mobilitas masyarakat, khususnya kelas menengah-atas. Mobilitas memiliki korelasi yang positif terhadap kinerja konsumsi. Makin longgar mobilitas, maka kinerja konsumsi makin membaik, dan demikian sebaliknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
