Bisnis.com, JAKARTA -- Preferensi menggunakan sepeda motor untuk mudik tahun ini masih tinggi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini masih menggodok aturan dan tata laksana guna mengantisipasi tradisi tahunan tersebut, yang sebelumnya sempat dilarang selama dua tahun berturut-turut.
"Dari hasil survei, memang potensi [penggunaan sepeda motor] tinggi. Makanya saya juga harus mikir seperti apa. Ini belum saya bahas seperti pa yang akan dilakukan. Data awal seperti itu," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi kepada Bisnis, Selasa (29/3/2022).
Berdasarkan survei dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub selama 14-28 Februari 2022, sebanyak 55 juta orang berpotensi melakukan mudik dengan 79 persen responden atau 43,3 juta orang akan menggunakan moda transportasi jalan. Adapun, jumlah responden seluruh Indonesia atau 34 provinsi yakni sebanyak 127.660 responden, dengan terbanyak dari Jawa 73,5 persen dan Sumatera 10,5 persen.
Selain itu, sebesar 21,5 persen dari total responden tau 11,8 juta orang memilih untuk menggunakan sepeda motor saat mudik. Persentase tersebut merupakan terbesar kedua setelah mobil pribadi yakni 26,8 persen atau sebanyak 14,7 juta orang.
Kendati demikian, survei yang dikutip merupakan survei pertama Kemenhub terkait dengan mudik. Saat itu, pemerintah belum menyatakan bahwa mudik diperbolehkan lagi untuk tahun ini.
Survei kedua dilaksanakan pada Maret, di mana saat itu pemerintah telah mensinyalkan kembalinya arus mudik tahun ini setelah dua tahun dilarang. Preferensi untuk melakukan mudik langsung meningkat menjadi 79,4 juta orang.
Baca Juga
"Kondisi saat survei ke-1 dan ke-2 berbeda seperti yang tergambarkan menunjukkan adanya peningkatan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan," kata Kepala Puslitbang Kemenhub Eddy Gunawan.
Oleh sebab itu, Dirjen Budi akan mulai mengatur aturan angkutan mudik Idulfitri dalam beberapa hari ke depan. Seluruh pihak termasuk pengamat dan epidemiolog, lanjutnya, akan diajak untuk membahas pengaturan mudik berdasarkan kondisi pandemi terkini.
"Kamis kita mau FGD. Jumat saya rapat. Jadi, dari hasil pembahasan FGD akan menjadi referensi pertimbangan kita untuk menentukan kebijakannya," tutur Budi.
Adapun, pemerintah telah memperbolehkan mudik pada tahun ini dengan syarat telah mendapatkan vaksin booster. Namun, bagi yang belum booster, masih diizinkan mudik dengan persyaratan hasil tes Covid-19 antigen (dosis kedua) dan RT-PCR (dosis pertama).
