Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menunggu kepastian anggaran untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan mengatakan pihaknya sedang mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp46 triliun.
Namun untuk kepastian anggaran yang bakal dikucurkan kepada Kementerian PUPR hingga saat ini belum final karena masih dalam tahap pendalaman.
"Kita sudah melakukan pembahasan dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Saat ini sedang berproses. Kami juga menghitung ada adjustment kita lakukan sejak awal dan alhamdulillah teman-temen di keuangan sangat support," ujarnya di Bogor, Rabu (23/3/2022).
Beberapa infrastruktur inti yang nantinya akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR di antaranya adalah jalan, sarana prasarana perairan, jembatan, gedung-gedung pemerintahan.
Kendati demikian, Zainal mengatakan sejumlah infrastruktur dasar di IKN telah mulai dibangun.
Adapun, infrastruktur dasar yang telah mulai di bangun adalah akses jalan dan infrastruktur penyediaan air baku.
Pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di IKN ini dipastikan tidak menganggu proyek-proyek infrastruktur lain yang sebelumnya telah direncanakan atau yang sedang dikerjakan.
"Kita yang sudah dilakukan jalanlah, kan logistik kan harus ada, tidak mungkin kita mau membangun namun tidak ada jalan logistiknya, sehingga yang riil kebutuhan logistiknya kita penuhi dulu," pungkasnya.
