Bisnis.com, SEMARANG - Kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasaran menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Saat membahas minyak goreng dengan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kemendag RI dalam acara TPID Provinsi Jawa Tengah, Ganjar menyampaikan protes kepada pemerintah pusat atas kondisi yang terjadi saat ini.
Sebab, dirinya sebagai pemimpin di daerah merasa ditampar masyarakat karena kasus kelangkaan minyak goreng tak kunjung ada solusi.
"Kalau berkenan izin sampaikan kepada Pak Menteri atau ketika rapat dengan Menko, ini usulan gubernur Jawa Tengah. Ambil tindakan ekstrem pak, kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan," terangnya.
"Dimana kita ini produsen sawit terbesar, produsen minyak goreng terbesar, dan kita seperti tikus mati di lumbung padi," ungkapnya.
Baca Juga
Menurutnya, kasus kelangkaan minyak goreng itu membuat para pemimpin di daerah serba kebingungan. Ganjar sendiri tak bisa berbuat banyak menyikapi kasus tersebut karena kewenangannya berada di pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Ganjar menyarankan agar pemerintah memanggil para pengusaha minyak goreng untuk diajak berdiskusi mencari jalan keluar dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat.
"Karena semua produksi dan kebijakannya ada di pusat, maka kawan-kawan para pengusaha, rasanya perlu diajak ngobrol. Kalau kaitannya dengan harga dunia, maka mari kita untuk merah putih, untuk rakyat, tidak mengambil untung banyak-banyak. Ini soal moralitas," tegasnya.
Meski demikian, jika persoalan ini ditangani secara serius oleh pemerintah pusat, Ganjar, optimistis bisa menyelesaikan persoalan kelangkaan ini dengan baik.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyoroti kebijakan pemberian subsidi yang dilakukan pemerintah belum lama ini untuk menekan tingginya harga minyak goreng di pasaran. Menurutnya, langkah itu dirasa kurang pas, dan hasilnya terbukti tidak efektif. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pendekatannya harus dirubah. Apalagi lahan yang digunakan para pengusaha untuk lahan sawit dan produksi minyak goreng juga milik negara.
"Rasa-rasanya perusahaan minyak juga tahu, tanahnya juga tanah negara. Jadi threatment harus khusus, threatmennya harus spesial. Kalau kita tidak melakukan itu, mohon maaf pak, rasanya saya sebagai gubernur saja ikut malu," tandasnya.
