Bisnis, JAKARTA – Pergelaran internasional bergengsi seperti MotoGP Mandalika digadang-gadang mampu memberi efek luberan terhadap perekonomian daerah maupun nasional, khususnya di sektor pariwisata.
Sebagai gambaran, ingar bingar ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP 2022) diprediksi mengalirkan multiplier effect senilai Rp500 miliar dengan menciptakan 35.000—50.000 lapangan kerja baru.
Namun, haruskah turisme Indonesia terus bergantung pada agenda internasional untuk bisa kembali pulih? Bagaimana caranya agar efek positif dari ajang-ajang global terjaga bahkan setelah selesai dihelat?
Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan finansial yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id. Berikut berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id, Jumat (29/1/2022) :
Di balik euforia pergelaran MotoGP dan segala acara sampingannya itu, para pelaku industri justru mengkhawatirkan keberlanjutan multiplier effect dari ajang olah raga internasional itu.
Dewan Pakar Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Asnawi Bahar menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan dampak positif ajang internasional terhadap sektor pariwisata, dibutuhkan konektivitas yang memadai.
Menurutnya, langkah dalam menjaga keberlanjutan kinerja pariwisata pascapergelaran internasional yaitu dengan mengembangkan infrastruktur, salah satunya konektivitas. Selain itu, konsistensi promosi untuk menarik wisatawan nusantara dan mancanegara sangat perlu dilakukan.
Hal yang tidak boleh terlewat pula, menurut Asnawi, adalah meski ada pelonggaran mobilitas, standar operasional prosedur (SOP) kesehatan tidak boleh dilonggarkan. Dengan kata lain, masyarakat juga harus sadar untuk menjaga kesehatannya dengan melakukan vaksinasi lengkap.
Terlebih lagi jika berbicara mengenai pariwisata secara komprehensif, tidak boleh hanya membahas Bali dan Tenggara Barat (NTB), yang menjadi langganan venue agenda internasional. Indonesia bagian Barat seperti Sumatra dan Kalimantan juga terdapat wisata yang super menarik.
Untuk itu, dia menilai kerja keras semua pemangku kepentingan diperlukan untuk meyakinkan calon wisatawan bahwa Indonesia tidak keluar dari koridor kesehatan. Banyak calon wisatawan yang akan melihat keadaan negara tujuan, apakah aman atau tidak.
Pernah mendengar istilah rentvesting di bidang properti? Boleh jadi istilah ini tak terlalu sering muncul, tetapi sebenarnya banyak orang menjalankannya.
Mengutip laman SunCorp, perusahaan finansial yang berbasis di Brisbane, Queensland, Australia, rentvesting adalah strategi kepemilikan rumah di mana seseorang menyewa properti untuk dihuni yang sesuai dengan gaya hidupnya, sementara orang itu sebenarnya memiliki properti untuk tujuan investasi investasi yang sesuai dengan anggarannya.
Ini terutama didorong oleh harga rumah di perkotaan telah jauh meningkat, yang membuat strategi ini semakin populer, terutama di kalangan pembeli muda.
Dia telah membeli rumah di tepi kota, sedangkan yang bersangkutan ingin dekat dengan tempatnya bekerja di kawasan pusat bisnis. Ini juga memicu munculnya praktis rentvesting. Jadi, bukan sekadar berburu gaya hidup.
Menurut Domain.com.au, di Australia pada 2016 sekitar sepertiga investor juga menjadi penyewa rumah. Sayangnya, di Indonesia tidak ada institusi yang membuat perkiraan berapa jauh perilaku rentvesting ini.
Dampak pandemi yang tidak lagi separah sebelumnya kebijakan pemerintah yang makin memperlonggar pembatasan mobilitas membuka babak baru bagi perjalanan ekonomi Indonesia. Di tengah kondisi ini, sektor kesehatan menjadi salah satu yang bakal paling terpengaruh.
Selama periode pandemi, sektor kesehatan seperti ketiban untung. Kinerjanya tidak begitu cerah sebelum pandemi, tetapi mendadak meningkat signifikan selama pandemi. Ini tidak lain karena meningkatkan permintaan jasa kesehatan berbiaya tinggi dari pasien Covid-19.
Selain itu, pemerintah juga mewajibkan tes antigen dan PCR bagi pelaku perjalanan sehingga mempertebal pundi-pundi keuntungan sektor ini. Secara umum, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh pun menambah konsumsi produk kesehatan.
Namun, kini kondisi tersebut berbalik. Sudah sejak tahun lalu pelaku pasar melihat bahwa sektor kesehatan ini akan meninggalkan puncak kinerjanya dan menuju tren penurunan setelah pandemi berlalu.
Di tengah kondisi ini, kalangan emiten sektor ini pun menyadari bahwa periode pesta untung sebentar lagi berakhir. Namun, beberapa emiten mengaku telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penurunan kinerja yang signifikan.
Upaya pemerintah untuk menarik investasi baru di sektor hulu minyak dan gas bumi mulai membuahkan hasil. Perlahan tapi pasti, investor migas global kembali melirik Indonesia sebagai tempat untuk berinvestasi.
Pada hari ini, Jumat (18/3/2022), pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja (WK) migas tahap II/2021.
Seluruh WK migas yang ditawarkan, yaitu North Ketapang, Agung I, Agung II, dan Bertak Pijar Puyuh, diminati oleh investor. Total investasi komitmen pasti dari empat WK tersebut sebesar US$14,14 juta dan bonus tanda tangan US$1,2 juta.
Dalam lelang kali ini, PC Ketapang II Ltd., selaku anak usaha Petronas, berhasil memenangkan Wilayah Kerja North Ketapang, yang terletak di darat dan lepas pantai Jawa Timur. Tak hanya itu, British Petroleum (BP) bahkan keluar sebagai pemenang lelang untuk Agung I dan Agung II.
Berkaca pada hasil lelang tahap II/2021 ini tentunya jauh berbeda dibandingkan dengan lelang WK migas tahap I/2021. Ketika itu, pemerintah hanya berhasil menggaet dua investor untuk mengelola WK South CPP dan WK Liman, padahal ada empat WK yang ditawarkan yaitu South CPP, Sumbagsel, Rangkas, dan Liman.
Di sisi lain, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan minat investasi di sektor hulu migas dengan berbagai kemudahan dan insentif.
Pemerintah telah menyetujui enam dari sembilan paket insentif yang diusulkan, yakni penundaan sementara pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau abandonment and site restoration (ASR) serta pengecualian PPN LNG melalui penerbitan PP No. 48/2020 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dikecualikan dari Kewajiban PPN.
Insentif lainnya adalah pembebasan biaya pemanfaatan barang milik negara yang akan digunakan untuk kegiatan hulu migas, penundaan atau pengurangan hingga 100% pajak-pajak tidak langsung, penerapan volume gas yang dapat dijual dengan harga pasar untuk semua skema di atas take or pay dan daily contract quantity, serta penerapan insentif investasi yang mencakup depresiasi dipercepat, perubahan split, dan DMO full price.
Dengan terpilihnya Petronas di WK North Ketapang, kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, menunjukkan bahwa investasi hulu migas Indonesia masih menarik bagi investor kelas dunia.
Jurus pemerintah menaikkan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya bakal berimbas positif bagi industri hilir kelapa sawit, kendati sektor hulu justru harus menanggung sederet risiko negatif.
Mulai hari ini, Jumat (18/3/2022), pemerintah menaikkan besaran pungutan ekspor (PE) atau levy terhadap sejumlah produk kode HS 15 seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), crude palm kernel oil (CPKO), crude palm olein, crude palm stearin, crude palm kernel olein, dan crude palm kernel stearin.
Ketentuan tersebut diteken pada Kamis (17/3/2022) dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK No. 57/2021 tentang Tarif Layanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.
Di dalam ketentuan yang memaktub 17 lapisan PE CPO dan produk turunannya itu, besaran tarif dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan rentang harga CPO di bawah atau sama dengan US$750/ton, di atas US$750/ton atau sama dengan US$800/ton, dan di atas US$1.500/ton.
Secara keseluruhan, beleid baru tersebut serupa dengan pendahulunya, yaitu memberlakukan tarif progresif terhadap PE. Hanya saja, kali ini ambang batas atas pengenaan PE berdasarkan harga CPO dinaikkan dari sebelumnya US$1.000/ton menjadi US$1.500/ton.
Adapun, tarif RBD palm oil dan RBD palm kernel oil juga dinaikkan dari US$25/ton menjadi US$38/ton, sedangkan pungutan ekspor jelantah diganjar tarif rata senilai US$35/ton dan tarif palm oil mill effluent (POME) juga flat senilai US$5/ton.
Merespons kebijakan tersebut, pelaku industri hilir sawit pun gembira. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) yakin keputusan tersebut bakal ampuh mengatasi isu macetnya distribusi minyak goreng domestik di tengah fluktuasi harga minyak nabati dunia.
Respons berbeda diutarakan oleh pelaku industri hulu sawit, yang justru khawatir kenaikan PE CPO dan produk turunannya akan memicu praktik penyelewengan baru pada kegiatan ekspor bahan baku minyak goreng tersebut.
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan batas atas PE yang diambil pemerintah terlalu tinggi. Konsekuensinya, bakal terjadi disparitas harga yang cukup lebar antara pasar lokal dan domestik.
“Pengalaman kita pada 1997 di mana pajak ekspor pernah mencapai 60 persen akhirnya terjadi banyak penyelewengan melawan hukum,” kata Eddy.
