Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies atau Celios menilai bahwa berbagai dinamika politik, seperti wacana perpanjangan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) 3 periode serta kondisi ekonomi seperti kenaikan inflasi memengaruhi batalnya investasi SoftBank Group di proyek ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Ekonom dan Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai bahwa SoftBank memiliki masalah keuangan internal, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Kerugian Softbank dari WeWork pada 2020 dan Alibaba pada 2021 belum bisa tergantikan hingga saat ini.
Menurut Bhima, mundurnya perusahaan raksasa dari Jepang itu memberi sinyal kepada investor di baliknya bahwa SoftBank akan lebih fokus kepada pendanaan perusahaan rintisan (startup) digital.
"SoftBank tidak akan melirik proyek pemerintahan untuk investasi," ujar Bhima pada Minggu (13/3/2022).
Selain itu, Bhima menilai bahwa ketidakpastian menjadi faktor besar yang menyebabkan batalnya investasi SoftBank di IKN.
Dia menyebut secara langsung bahwa risiko politik dari wacana perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi menjadi tiga periode atau penundaan pemilihan umum membuat iklim investasi Indonesia menjadi buruk.
Baca Juga
"Kegaduhan belakangan soal perpanjangan masa jabatan presiden membuat investor memilih wait and see. Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang. Dikhawatirkan risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total," imbuhnya.
Kondisi ekonomi, menurutnya, turut memengaruhi keputusan SoftBank dalam membatalkan investasi. Naiknya suku bunga di berbagai negara turut meningkatkan biaya dana (cost of fund), khususnya bagi investor yang memiliki rasio utang tinggi.
Investor membaca risiko inflasi yang tinggi di negara-negara maju akan membuat biaya pembangunan IKN naik signifikan. Biaya besi baja dan barang material konstruksi lainnya akan mengalami kenaikan, imbas dari terganggunya rantai pasok global.
"Hal ini pernah terjadi saat pembangunan ibu kota negara di Putrajaya, Malaysia saat krisis moneter 1998, membuat biaya pembangunan naik signifikan," ujarnya.
Bhima pun menilai bahwa serangan Rusia ke Ukraina menambah deretan ketidakpastian global. Investor sekelas SoftBank tentu akan lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan di tengah kondisi seperti saat ini.
Dilansir dari laman Nikkei Asia, pada Sabtu (12/3/2022) Softbank mengumumkan pembatalan investasi di proyek IKN. Tidak ada rincian alasan pembatalan investasi itu, tetapi manajemen SoftBank menyatakan tetap mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia.
"Kami tidak lagi berinvestasi pada proyek tersebut, tetapi kami akan tetap melanjutkan investasi di Indonesia melalui portofolio kami pada SoftBank Vision Fund," tertulis dalam keterangan resmi SoftBank.
Pada 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Jokowi lalu menunjuk Charman dan CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai salah satu anggota dewan pengarah (steering committee) proyek IKN.
Lalu, pada Januari 2020 Son datang menemui Jokowi di Jakarta untuk membahas proyek-proyek potensial di Penajam Paser Utara. Son menyebut pihaknya tertarik berinvestasi dalam hal kota cerdas (smart city) dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa SoftBank berminat menyuntikkan dana US$100 miliar atau sekitar Rp1.430 triliun untuk proyek IKN—bahkan Luhut menyebut itu sebagai hal yang too good to be true. Namun, perkembangan terkini, ternyata SoftBank batal berinvestasi.
