Bisnis.com, JAKARTA – Masalah kebocoran atau kehilangan air milik perusahaan daerah air minum sejak puluhan tahun lalu hingga sampai dengan saat ini belum teratasi. Saat ini kebocoran air minum rata-rata nasional sebesar 37%.
Berita itu menjadi salah satu dari lima berita pilihan Bisnisindonesia.id sepanjang Sabtu (12/03/2022) selain penyerangan yang menewaskan delapan orang karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) di Papua dan perekonomian seperti sedang menaiki wahana roller coaster akibat ekonomi dunia bergolak.
Terdapat pula informasi mengenai Paviliun Indonesia di Dubai Expo berhasil menarik 750.000 pengunjung serta UU HKPD membuka jalan untuk proses revisi perubahan ketentuan transfer dana daerah.
Selain itu, terdapat beragam kabar yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji di meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut ini adalah intisari dari setiap berita pilihan:
1. Perusahaan Air Minum Digerogoti dari Luar & Dalam
Masalah kebocoran atau kehilangan air milik perusahaan daerah air minum sejak puluhan tahun lalu hingga sampai dengan saat ini belum teratasi. Misalnya, pada era 1990-an, tingkat kebocoran air nasional sebagaimana disampaikan oleh Perpamsi rata-rata 35%.
Saat ini kebocoran air minum rata-rata nasional 37% akibat rendahnya penerapan standar teknis oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) sehingga menyebabkan kerugian dan lambatnya peningkatan cakupan pelayanan air minum untuk masyarakat.
Selain usia pipa yang sudah sangat uzur, belum teratasinya tingkat kebocoran air juga disebabkan pencurian air yang dilakukan sebagian masyarakat.
2. Pahlawan Pembangunan Tanpa Tanda Jasa di Bumi Cenderawasih
Kisah memilukan pekerja proyek terulang kembali di Bumi Cenderawasih. Pada Rabu (2/3/2022), kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan yang menewaskan delapan orang karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
Sadis! Pembantaian dilakukan saat karyawan PTT sedang berada di kamp tempat mereka melakukan perbaikan menara stasiun pemancar (base transceiver station/BTS) 3 Telkomsel.
Insiden itu diketahui setelah NS, satu-satunya karyawan yang selamat meminta bantuan penyelamatan melalui kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) Tower BTS 3 yang pukul 16.00 WIT baru termonitor di CCTV pusat PTT di Jakarta.
Pembantaian yang terjadi terhadap pekerja proyek infrastruktur di Papua dan Papua Barat yang dulu bernama Irian (Ikut Republik Indonesia Anti Netherland) Jaya bukan sekali ini terjadi.
3. Menjaga APBN Tidak Terempas dari Roller Coaster Ekonomi Dunia
Kondisi saat ini membuat perekonomian seperti sedang menaiki wahana roller coaster. Ada saat melambung tinggi, lantas harus siap-siap menukik jauh ke bawah. Hal itu pula yang kini diwaspadai pemerintah.
Belakangan kenaikan harga komoditas menunjukkan angka yang mencengangkan. Batu bara melonjak dan memberi potensi keuntungan besar bagi Indonesia. Tapi, lonjakan harga minyak dunia akan mendongkrak kenaikan ICP. Harga minyak dunia melesat ke angka US$135 dari US$0 per barel saat awal pandemi pada 2020.
Kenaikan ICP menyebabkan harga keekonomian BBM meningkat. Beban subsidi BBM dan LPG serta kompensasi BBM dalam APBN pun akan bertambah.
Menurut Kementerian ESDM, setiap kenaikan US$1 per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp2,65 triliun.
4. Paviliun Indonesia di Dubai Expo 2020 Dikunjungi 750.000 Orang
Paviliun Indonesia di Dubai Expo berhasil menarik 750.000 pengunjung dalam bulan keempat penyelenggaraan pameran berskala dunia tersebut.
Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya Indonesia menunjukkan potensi bangsa kepada dunia. Paviliun Indonesia sebagai miniatur negara di Asia Tenggara itu telah berhasil menceritakan kemajuannya di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata.
Paviliun Indonesia di Dubai Expo 2022./Kominfo.go.id
“Kami bangga Paviliun Indonesia di Dubai Expo 2020 Dubai berhasil menarik 750.000 pengunjung empat bulan sejak dibuka. Hal ini juga tidak lepas dari kerja sama yang baik antar-kementerian dan lembaga yang selalu menghadirkan kegiatan menarik setiap minggunya,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan Komisaris Jenderal Paviliun Indonesia Didi Sumedi.
5. UU HKPD dan Revisi Perubahan Ketentuan Transfer Dana Daerah
Pengesahan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberi jalan bagi pemerintah pusat merevisi ketentuan pengelolaan transfer ke daerah. Adapun, transfer ke daerah mencakup dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otsus, hingga dana desa.
Bagi pemerintah, perubahan ketentuan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif. Hasil akhirnya, kebijakan itu menyasar pengentasan ketimpangan fasilitas umum antardaerah.
Namun, selain sejumlah dampak positif yang bisa ditimbulkan dari revisi mekanisme transfer daerah, juga ada hal negative yang perlu diantisipasi.
Terkait dengan efektivitan penggunaan dana daerah, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi contoh soal kesenjangan kualitas fasilitas umum. Hal itu, ujar Menkeu, sangat memengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat di berbagai daerah.
Selamat membaca!
