Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu menyiapkan bantalan tambahan untuk mengantisipasi dampak dari perang Rusia dan Ukraina.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan lonjakan harga komoditas akibat perang Rusia dan Ukraina di satu sisi memberikan keuntungan bagi pendapatan negara.
Dia memperkirakan, pendapatan negara berpotensi bertambah sebesar Rp111 triliun baik pada pendapatan pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) melalui kenaikan harga komoditas yang tinggi.
Namun di sisi lain, kenaikan harga komoditas tersebut dikhawatirkan akan berdampak pula pada lonjakan inflasi di dalam negeri.
“Yang lebih urgen adalah strategi pemerintah agar kenaikan harga komoditas tidak berdampak ke inflasi yang berlebihan di dalam negeri, jadi belanja subsidi energi harus ditambah,” katanya kepada Bisnis, Kamis (3/3/2022).
Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun ulang asumsi makro dalam APBN 2022, serta menambahkan alokasi anggaran pada beberapa pos belanja.
Baca Juga
“Khususnya belanja subsidi energi dan bantuan sosial untuk memitigasi dampak transmisi harga komoditas yang naik signifikan dan cepat ini,” jelasnya.
Dia mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan buffer untuk mengantisipasi naiknya inflasi dan penurunan daya beli masyarakat, yaitu melalui revisi anggaran belanja subsidi energi dan bantuan sosial, termasuk stimulus ke dunia usaha.
