Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics atau Core Indonesia menilai bahwa pemulihan ekonomi terus terjadi dan kondisinya semakin baik, sehingga menunda Pemilihan Presiden 2024 dengan alasan ekonomi menjadi tidak masuk akal.
Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa dari sisi pergerakan produk domestik bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi, kondisi saat ini memang belum mencapai tren sebelum pandemi Covid-19. Namun, ekonomi Indonesia tak bisa dibilang masih terpuruk.
Target pertumbuhan ekonomi 2022 pun dipatok lebih tinggi dari tahun lalu, yakni 5,2 persen. Pada 2021 pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 3,69 persen, tumbuh dari 2020 yang terkontraksi 2,07 persen.
Tingkat pengangguran per Agustus 2020 relatif masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi terjadi. Namun, menurut Yusuf kondisinya sudah membaik pada 2021.
Yusuf menilai bahwa optimisme melalui kenaikan target pertumbuhan ekonomi itu bukan tanpa alasan. Selain karena pandemi yang diproyeksikan dapat lebih terkendali, pertumbuhan pun didukung berbagai paket kebijakan dari pemerintah.
"Proses pemulihan ekonomi ini masih akan berpeluang dilanjutkan pada tahun depan dan tahun setelahnya. Jadi, atas dasar itu alasan mengganti kepemimpinan akan menggangu ekonomi tidak valid, karena sesungguhnya pemulihan ekonomi sedang terjadi saat ini," ujar Yusuf kepada Bisnis, Jumat (4/3/2022).
Dia menekankan bahwa secara bertahap, pemulihan ekonomi benar-benar terjadi. Bahkan, ketahanan ekonomi cukup baik, terlihat saat gelombang kedua Covid-19 terjadi pada Juli dan Agustus 2021, Indonesia relatif resilien dan mampu tumbuh positif.
Menurut Yusuf, ekonomi tidak bisa menjadi alasan untuk menunda pemilihan umum atau memperpanjang masa jabatan presiden pada 2024. Bukan hanya mengingkari fakta bahwa kondisi ekonomi tumbuh secara bertahap, hal itu pun tidak sejalan dengan mandat konstitusi.
"Dengan ditundanya pemilu menunjukkan potensi tidak dijalankannya kebijakan/regulasi yang sudah dibuat dan disepakati oleh beragam stakeholder. Dan tentu ini bisa dinilai dunia usaha, terutama mungkin investor luar sebagai inkonsistensi dalam sebuah aturan atau kebijakan," ujar Yusuf.
