Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Izinkan Badan Otorita Ibu Kota Baru Tarik Pajak Khusus di Wilayah IKN

Jokowi mengatur bahwa Otorita IKN dapat memungut pajak dan/atau pungutan khusus di wilayah ibu kota baru tersebut. Pajak daerah dan retribusi nantinya akan menjadi sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN atau otorita.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 20 Februari 2022  |  13:33 WIB
Desain eksterior yang bakal menjadi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, Selasa (4/1/2022). -  Antara @nyoman_nuarta\r\n\r\n
Desain eksterior yang bakal menjadi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, Selasa (4/1/2022). - Antara @nyoman_nuarta\\r\\n\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan bahwa otorita ibu kota negara atau IKN dapat menarik pajak khusus sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota.

Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3/2022 tentang Ibu Kita Negara. Beleid itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo serta diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada hari yang sama, Selasa (15/2/2022).

Dalam Pasal 24 UU tersebut, Jokowi menetapkan bahwa terdapat dua sumber pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan oleh Otorita IKN. Kedua sumber itu adalah APBN dan sumber lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Jokowi pun mengatur bahwa Otorita IKN dapat memungut pajak dan/atau pungutan khusus di wilayah ibu kota baru tersebut. Pajak itu akan menjadi sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN atau otorita.

"Pajak daerah dan retribusi daerah [PDRD] sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak khusus dan pungutan khusus," tertulis dalam UU IKN, dikutip Bisnis pada Minggu (20/2/2022).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutatis mutandis berarti penyesuaian seperlunya atau perbedaan yang sudah dipertimbangkan. Artinya, PDRD di wilayah IKN dapat berubah menjadi pajak khusus berdasarkan perubahan dan pertimbangan pemerintah.

Dasar pelaksanaan pemungutan pajak dan/atau pungutan khusus di IKN akan diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita IKN setelah adanya persetujuan DPR. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan IKN akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak ibu kota negara
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top