Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal memulai proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru pada pertengahan tahun ini.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan proyek IKN akan menjadi salah satu sentral perhatian yang akan dilakukan mulai tahun ini. Pihaknya bakal membangun infrastruktur jalan, bendungan, dan gedung-gedung pemerintahan untuk kawasan IKN.
"Mulai semester kedua nanti kita akan mulai pembangunan," ujar Basuki dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (17/2/2022).
Basuki menuturkan pembangunan IKN harus dilakukan secara bergotong-royong dengan melibatkan banyak pihak seperti Bappenas hingga DPR.
Menurut dia, pembangunan IKN merupakan pekerjaan besar karena bukan sekadar pemindahan fisik gedung-gedung pemerintahan, namun juga pemindahan era pola kerja yang baru.
"Nanti saya harus bertemu dengan Presiden untuk perencanaan-perencanaan lanjut, setiap minggu harus ketemu beliau untuk melaporkan perkembangan perencanaan IKN," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi mencatat terdapat tiga hal yang wajib disiapkan agar pembangunan ibu kota baru bisa dimulai tahun ini. Pertama, kejelasan alokasi pembiayaan yang digunakan, khususnya bagian pembiayaan yang menggunakan anggaran APBN.
“Ada beberapa kriteria yang dipenuhi. Pertama adalah ketersediaan alokasi anggaran di kementerian mana, atau badan otoritas,” katanya.
Kedua, kesiapan lahan yang dalam hal ini masuk kategori persiapannya lebih mudah karena hampir semua kawasan ibu kota baru adalah kawasan hutan produksi yang dimiliki negara.
Ketiga, pelaksanaan pengadaan barang jasa, termasuk tender kontraktor pembangunan. Dia menilai membutuhkan waktu paling cepat 2 bulan setelah desain selesai.
“Yang penting adalah skema pengadaan barang dan jasa, itu harus dilakukan baru pembangunan bisa dimulai. Waktunya kurang lebih 2 bulan,” tuturnya.
