Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menganggap wajar temuan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi ihwal manuver distributor untuk menimbun atau menahan pasokan minyak goreng milik mereka ke pasar. Konsekuensinya, harga minyak goreng di sejumlah daerah tetap tertahan tinggi kendati intervensi sudah dilakukan Kemendag sejak akhir tahun lalu.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Juan Permata Adoe mengatakan distributor tidak dapat untuk menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET yang belakangan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 6/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.
Alasannya, distributor itu lebih dulu membeli minyak goreng dari produsen dengan harga yang relatif tinggi akibat fluktuasi minyak sawit mentah atau (crude palm oil/CPO) sepanjang 2021.
Adapun, kebijakan itu efektif sejak 1 Februari 2022 dengan menetapkan HET minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter.
“Karena perusahaan yang distributor itu agak sulit untuk berubah karena spesifikasi sebelumnya memang seperti itu, sudah jalan seperti itu, kalau mereka [jual HET] potensi rugi,” kata Adoe, Jumat (18/2/2022).
Dengan demikian, Adoe mengatakan, manuver distributor untuk menahan penyaluran minyak goreng milik mereka mencerminkan karakteristik pasar. Artinya, penahanan pasokan itu dilakukan untuk menanggapi HET minyak goreng yang belakangan ditetapkan oleh pemerintah.
“Bahasannya bukan menahan pasokan itu karakteristik pasar begitu, kalau ada dua harga di pasar pasti orang akan mencari yang murah-murah yang mahal dicobain aja dulu,” tuturnya.
Kendati demikian, dia meminta pemerintah untuk mengimbangi perilaku penahanan pasokan dari swasta itu dengan melibatkan peran Holding BUMN Pangan ke depan. Dengan demikian, distribusi pasokan minyak goreng sesuai HET dapat dijaga stabil hingga ke tengah masyarakat.
“Kita mendukung pemerintah memisahkan distributornya, mungkin BUMN mungkin swasta yang ditunjuk pemerintah yang dipercaya melalui kerjasama dengan pihak Kadin karena wilayah yang luas,” kata dia.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan masih adanya penimbun minyak goreng di Surabaya, Jawa Timur di tengah upaya pemerintah menekan harga komoditas tersebut.
Dia menjelaskan bahwa penimbunan terjadi akibat harga minyak yang belum seimbang di pasaran. Sebab itu, pemerintah berkonsentrasi pada pemenuhan pasokan barang serta harga sesuai dengan ketentuan pemerintah.
"Penimbunan itu memang ada karena mereka tidak jelas harganya berapa. Jadi yang dikerjakan Kemendag untuk memastikan bahwa harga di setiap segmentasi itu terjamin dan barangnya ada," katanya di Pasar Tambak Rejo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/2/2022).
Saat kunjungan ke Sidoarjo, Jawa Timur, Mendag menemukan masih tertahannya 500.000 liter minyak goreng di gudang repacker alias produsen minyak kemasan PT Cipta Perkasa Oleindo. Pasokan tersebut rencananya dikirim ke wilayah timur Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
