Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Anggaran Bina Marga Menyusut Rp26,67 Triliun pada 2022

Direktor Anggaran Bina Marga Kementerian PUPR mendapatkan alokasi pagu anggaran APBN 2022 senilai Rp39,7 triliun, atau turun dibandingkan anggaran pada APBN 2021 senilai Rp66,37 triliun.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 15 Februari 2022  |  20:08 WIB
Ilustrasi alat berat
Ilustrasi alat berat

Bisnis.com, JAKARTA – Direktor Anggaran Bina Marga Kementerian PUPR hanya mendapatkan alokasi pagu anggaran APBN 2022 senilai Rp39,7 triliun. Jumlah itu tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran pada APBN 2021 senilai Rp66,37 triliun.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian memaparkan pihaknya mendapatkan pagu APBN 2022 senilai Rp39,7 triliun. Anggaran tersebut mayoritas akan dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas pada tahun ini.

Hedy menjelaskan dari total alokasi Rp39,7 triliun, sebanyak Rp2,4 triliun atau 6,06 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sedangkan RP37,3 triliun atau 93,94 persen dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas.

"Postur anggaran 2022 Rp39,7 triliun atau kita lihat didominasi oleh rupiah murni tapi juga ada proprosi cukup besar dari SBSN sebesar 23 persen," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V, Selasa (15/2/2022).

Hedy menambahkan pada tahun ini pihaknya mengalokasikan anggaran Rp5,48 triliun untuk pembangunan jalan, Rp5,32 triliun dialokasikan untuk pembangunan jembatan dan flyover/underpass, Rp20,98 triliun untuk preservasi jalan dan jembatan, serta Rp4,78 triliun dialokasikan untuk jalan bebas hambatan.

Lebih lanjut, Hedy menjelaskan alokasikan anggaran preservasi jalan dan jembatan tersebut diantaranya dibagi untuk kegiatan rutin jalan dan jembatan senilai Rp3,84 triliun dan Rp15,5 triliun untuk rehabilitas, rekonstruksi, pelebaran jalan dan jembatan.

Ia mengungkapkan ruang fiskal yang dimiliki Ditjen Bina Marga pada tahun ini tidak terlalu luas mengingat adanya proyek yang telah berkomitmen senilai Rp19,29 triliun dan adanya kewajiban pembayaran senilai Rp5,57 triliun. Alhasil,  dari total alokasi Rp39,7 triliun, ruang fiskal yang dimiliki hanya tersisa Rp18,01 triliun.

"Secara postur anggaran ada kebutuhan untuk meningkatkan porsi preversi jalan cuma kita lihat porsi ruang fiskal kita sangat terbatas," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

infrastruktur anggaran ditjen bina marga Kementerian PUPR
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top