Bisnis.com, JAKARTA - PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) menyatakan bahwa operasi penerbangan masih berjalan normal hingga saat ini dan telah mulai menambah frekuensi penerbangan secara bertahap menghadapi isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Direktur Utama AirAsia Indonesia Veranita Yosephine mengatakan telah menambah lebih banyak frekuensi penerbangan mulai Februari 2022 untuk memenuhi tingkat permintaan yang bertumbuh. Maskapai telah berkoordinasi dengan semua pihak baik regulator maupun mitra di industri penerbangan untuk memastikan bahwa operasional berjalan kondisi stabil dengan perkembangan yang positif.
“Kami ingin menyampaikan kepada seluruh penumpang bahwa operasional penerbangan AirAsia Indonesia berlangsung normal dengan tetap memastikan keamanan penerbangan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku," ujarnya, Rabu (2/1/2022).
Veranita juga menyebutkan dalam upayanya untuk menumbuhkan bisnis penerbangan di AirAsia akan mengutamakan karyawan.
"Kami juga berupaya memperluas kesempatan kerja bagi para karyawan sejalan dengan rencana besar kami untuk pertumbuhan yang kuat kedepannya," imbuhnya.
Selain AirAsia, PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) juga ditimpa isu serupa. Menanggapi hal tersebut, emiten berkode saham GIAA menegaskan tak mengalami kebangkrutan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sedang dijalani saat ini seiring dengan berhembusnya isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan saat ini perseroan memang masih berfokus dalam proses PKPU. Namun, lanjutnya, proses PKPU bukan merupakan proses kebangkrutan atau kepailitan tetapi justru dalam proses perdamaian dengan di bawah lindungan Pengadilan Niaga.
Sejalan dengan isu PHK massal, Irfan menyebut bahwa persoalan dengan karyawan ke depannya akan dibahas bersama serupa dengan kebijakan pensiun dini sebelumnya. Sehingga saat ini belum ada rencana untuk berkomunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk membahas persoalan tersebut.
"Kami selalu mengedepankan kepentingan karyawan dalam kondisi keterbatasan yang ada dan seluruh upaya yang selama ini dilakukan didasarkan atas kesepakatan dengan karyawan seperti pensiun dini sukarela dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Seperti diketahui, sebelumnya dikabarkan GIAA dan PT AirAsia Indonesia Tbk. berinisiatif melakukan pertemuan dengan Kemenaker terkait ancaman bangkrut dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat terdampak pandemi. Langkah itu seiring dengan permasalahan bisnis kedua maskapai penerbangan nasional yang dinilai berdampak pada ketenagakerjaan di internal perusahaan.
Hal tersebut sempat diutarakan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri. Dia menyatakan manajemen Garuda dan AirAsia akan bertemu Menteri Tenaga Kerja perihal langkah strategis yang harus di ambil. Rencananya, pertemuan antara Kemnaker, Garuda Indonesia, dan AirAsia dilakukan Kamis (3/2/2022).
Menurutnya, Garuda dan AirAsia berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja karena akan kolaps (bangkrut). Artinya, ada potensi permasalahan bisnis yang berdampak pada permasalahan ketenagakerjaan sehingga Kemnaker siap membantu mediasi.
