Bisnis.com, JAKARTA - Presidensi Indonesia pada forum G20 tahun ini mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pencegahan darurat kesehatan di masa depan.
Salah satu agenda proritas tersebut diwujudkan melalui Gugus Tugas antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan G20 atau G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF). Pada pertemuan kedua JFHTF, Rabu (26/1/2022), Indonesia berkoordinasi dengan Italia yang merupakan co-chair dalam melaksanakan pertemuan.
Dari Indonesia, Co-chair diwakili oleh Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra, dan Staf Khusus Menteri Kesehatan RI Bidang Tata Kelola Pemerintahan Ronaldus Mujur.
Pada pertemuan secara virtual tersebut, Wempi menyampaikan laporan perkembangan program kerja yang telah didiskusikan dengan anggota G20 secara intensif.
Program kerja tersebut mencakup isu penguatan koordinasi antara keuangan dan kesehatan, pembentukan sekretariat JFHTF, dan fasilitas pembiayaan kesehatan global. Dia mengajak negara anggota G20 untuk bersama-sama mewujudkan hal tersebut.
"Indonesia dan Italia, selaku co-chairs dari JFHTF, berkomitmen untuk terus menyukseskan program yang akan diusung JFHTF," ujarnya seperti dikutip dari siaran resmi, Kamis (27/1/2022).
Baca Juga
Sejalan dengan itu, Ronaldus yang mewakili Kementerian Kesehatan menekankan bahwa hasil kerja JFHTF diharapkan bisa menjadi output yang konkret dari Presidensi G20 oleh Indonesia tahun ini.
"Pertemuan kedua JFHTF ini menunjukkan bagaimana negara-negara G20 bekerja sama secara kolosal dalam mencapai upaya terbaik untuk meninggalkan warisan bagi dunia," ujar Ronaldus.
Selama pertemuan, delegasi negara anggota G20 secara umum menyampaikan dukungan dan masukan terhadap usulan program kerja yang disusun oleh Indonesia dan Italia sebagai co-chairs, termasuk didalamnya mengenai pembentukan Sekretariat.
Negara-negara anggota juga mendorong penguatan akses terhadap alat kesehatan penanganan Covid-19 atau access to Covid-19 tools (ACT) accelerator. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemantauan target vaksinasi, tes, perawatan, dan alat pelindung diri (APD) secara global.
Di samping itu, forum yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa ini mendorong percepatan vaksinasi global, serta distribusinya secara adil dan merata dengan harga yang terjangkau.
G20 lalu mendorong pencapaian target vaksinasi global sebesar 70 persen pada pertengahan 2022. Untuk itu, forum mendorong kerja sama lembaga pemerintah dan non pemerintah pada tingkat global dan kawasan (regional) dalam mengatasi hambatan keuangan dan perdagangan, serta memastikan ketersediaan akses bantuan bagi populasi rentan.
Sejalan dengan hal tersebut, anggota gugus tugas JFHTF G20 menggarisbawahi pentingnya peran sekretariat dalam mendukung koordinasi kesehatan dan keuangan. Dalam hal ini, sekretariat berperan dalam mendukung pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon atau prevention, preparedness, and response (PPR) terhadap pandemi dan keadaan darurat kesehatan lainnya serta sejalan dengan Peraturan Kesehatan Internasional.
Sebagai sebuah gugus tugas gabungan, Kemenkeu dan Kemenkes negara anggota G20 turut bekerja sama dengan World Health Organization (WHO) dan World Bank. Kerja sama dilakukan untuk mengidentifikasi peningkatan kolaborasi bidang kesehatan dan keuangan secara lebih lanjut.
Pada agenda pembentukan fasilitas pembiayaan, negara-negara anggota memberikan pandangan mengenai pentingnya untuk memobilisasi pembiayaan global untuk mendukung upaya PPR terhadap pandemi dalam kerangka Peraturan Kesehatan Internasional 2005.
JFHTF akan mempertimbangkan hasil dari kajian dan penilaian strategis mengenai opsi-opsi kerja sama antara bidang kesehatan dan keuangan. Nantinya, laporan hasil pertemuan kedua JFHTF G20 akan disampaikan pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting(FMCBG) pada 17-18 Februari 2022 di Jakarta, dengan mengundang para Menteri Kesehatan G20.
Adapun, pertemuan kedua JFHTF turut dihadiri oleh beberapa lembaga internasional seperti WHO, World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
