Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dengan alokasi anggaran Rp455 triliun. Salah satu program yang akan didanai oleh anggaran PEN tahun ini adalah kawasan industri.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwat menyampaikan bahwa bantuan untuk kawasan industri akan dianggarkan pada kluster belanja penguatan pemulihan ekonomi.
Kluster tersebut merupakan gabungan dari tiga kluster pada PEN tahun sebelumnya seperti program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, dan insentif usaha.
Anggaran untuk kluster tersebut adalah sebesar Rp175 triliun. Menurut Isa, bantuan PEN untuk kawasan industri nantinya hanya akan disalurkan bagi sektor-sektor memenuhi syarat atau kondisi tertentu, misalnya, sektor industri padat karya.
"Bagaimana kita mengupayakan setiap kegiatan mendapatkan tambahan pekerja baru atau padat karya. Itu yang akan menjadi preference [sektor yang mendapatkan alokasi bantuan]," jelas Isa pada rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, dipantau dari YouTube DPR RI, Selasa (25/1/2022).
Kemudian, sektor kawasan industri yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan PEN 2022 adalah yang memiliki multiplier effect yang tinggi. Isa berharap kawasan industri yang mendapatkan bantuan tersebut bisa turut membangkitkan UMKM dan korporasi.
Baca Juga
"Tentunya, bentuknya bisa dalam bentuk tunai, pinjaman, atau penyertaan modal kalau itu BUMN. [Bantuan] bisa juga berbentuk insentif," jelas Isa.
Hingga saat ini, belum ada kepastian angka atau nominal anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap program pada PEN 2022. Pagu sebesar Rp455 triliun, jelas Isa, bahkan masih bersifat prakiraan.
Isa mengatakan nominal anggaran yang dialokasikan 2022 masih bergerak dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Anggaran tersebut pun, tambahnya, akan bersifat fleksibel dengan menyesuaikan perkembangan penanganan Covid-19.
Kendati demikian, Isa menaksir komposisi alokasi anggaran per kluster akan sekitar Rp125 triliun untuk kesehatan, Rp150 triliun untuk perlindungan masyarakat, dan Rp175 triliun untuk penguatan pemulihan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
