Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja APBD akhir 2021 turun -2,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Penyerapan belanja yang lambat di daerah bukan merupakan sesuatu yang baru, sehingga kerap menjadi sorotan pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa penyerapan belanja daerah yang lambat sudah sering menjadi bahan diskusi bersama Kementerian Dalam Negeri. Hasil pengawasan gabungan atau joint-monitoring dan evaluasi realisasi belanja APBD menemukan empat faktor yang menyebabkan hal tersebut kerap terjadi.
Pertama, kapasitas SDM yang belum optimal. Astera mengakui bahwa perbaikan di daerah dibutuhkan untuk mempercepat proses lelang, pencatatan adminstratif, dan pengelolaan keuangan di daerah.
"Ini belum optimal dan masih perlu kita perbaiki. Makanya, dalam Undang-Undang HKPD [diatur] perlunya suatu sertifikasi [SDM] di situ," jelasnya saat melakukan rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (20/1/2022).
Kedua, penagihan kontrak oleh penyedia barang dan jasa atas proyek fisik cenderung dilakukan sekaligus di akhir masa pekerjaan. Hal ini menyebabkan berbagai output proyek yang dilakukan baru bisa direalisasikan dan dicatat pada akhir tahun.
Astera menyampaikan bahwa pencatatan seringkali tertunda oleh pemerintah daerah karena penundaan penagihan oleh kontraktor. Penagihan acapkali ditunda meskipun suatu proyek sudah diselesaikan.
"Akibatnya apa? Barangnya sebenarnya sudah jadi, tapi tidak tercatat, karena tidak ditagih. kalau tidak ditagih maka tidak ada serah-terima. Nah, ini akibatnya ada output-output yang terlambat dicatat," tuturnya.
Ketiga, kondisi politik daerah sebagai implikasi dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam paparan Astera, pemerintah daerah cenderung lebih hati-hati dalam melaksanakan pengeluaran sambil menunggu arahan pejabat baru. Komposisi belanja dan kegiatan disesuaikan dengan janji politik saat kampanye.
Dalam materi yang disampaikan ke DPR itu juga, Astera menyampaikan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif di daerah yang kurang harmonis juga menyebabkan proses perubahan anggaran terhambat.
"Implikasi politik daerah ini tergantung dari leadership kepala daerahnya, bagaimana mengatur dan mengelola [anggaran]," ucap Astera.
Keempat, perubahan anggaran yang rigid atau kaku. Perubahan anggaran daerah yang memerlukan persetujuan legislatif atau DPRD dinilai menyebabkan ruang gerak dalam pengelolaan anggaran relatif terbatas.
Astera mengatakan terdapat sejumlah daerah yang tetap enggan untuk melakukan penyesuaian anggaran, meskipun sudah diberikan ruang untuk Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan hal tersebut.
"Seperti Aceh itu sama sekali tidak melakukan perbaikan itu. Jadi ditunggu saja sampai akhir [periode anggaran], sehingga anggarannya ada yang tidak bisa digunakan," kata Astera.
Adapun, realisasi belanja APBD per Desember 2021 secara nominal mencapai Rp1.087,66 triliun. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi Desember 2020 yaitu Rp1.115,28 triliun.
Berdasarkan jenisnya, belanja APBD didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp365,79 triliun (33,6 persen). Lalu, berdasarkan fungsinya, belanja APBD terbesar tahun lalu didominasi oleh belanja pendidikan sebesar Rp311,93 triliun atau 25,5 persen terhadap APBD.
Di sisi lain, realisasi pendapatan APBD 2021 relatif lebih baik dibandingkan dengan capaian 2020. Hingga Desember 2021, realisasi pendapatan APBD tumbuh 0,18 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau mencapai Rp1.112,24 triliun. Capaian tersebut setara dengan 97 persen dari pagu pendapatan sebesar Rp1.150 triliun.
