Bisnis.com, JAKARTA – Salah satu sumber pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur adalah anggaran negara atau APBN. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang IKN yang baru saja disahkan, Selasa (18/1/2022).
"Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara bersumber dari: [a.] Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau [b.] sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," demikian bunyi pasal 24 ayat (1) UU IKN, yang dikutip Bisnis, Kamis (20/1/2022).
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperkecil porsi pendanaan APBN untuk proyek IKN. Hal tersebut perlu dipertimbangkan sebelum adanya aturan konkret mengenai persentase porsi pendanaan IKN dari setiap sumber.
Tauhid mengatakan salah satu risiko yang bisa muncul dari besarnya porsi pendanaan IKN dari APBN adalah kegagalan untuk kembali ke defisit di bawah 3 persen. Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan konsolidasi fiskal untuk bisa mengembalikan defisit APBN di bawah 3 persen pada 2023.
Di sisi lain, alokasi anggaran untuk proyek pembangunan tahap pertama IKN di Kalimantan Timur akan mulai dimasukkan pada APBN TA 2022. Proyek pembangunan tahap pertama tersebut akan dilakukan dari 2022 hingga 2024.
"Apakah ini akan menggeser [target]? Saya kira pasti. Pasti akan menggeser yaitu pertama, skema sampai 2023 untuk kembali ke defisit 3 persen atau akan memiliki pembiayaan sekitar Rp500 triliun sampai Rp600 triliun. Pokoknya kita kembali ke angka itu," jelas Tauhid kepada Bisnis, Selasa (18/1/2022).
Baca Juga
Sebab itu, Tauhid meyakini nantinya pembiayaan pembangunan IKN akan bersumber dari utang. Apalagi, tambah Tauhid, pendanaan akan sulit jika hanya mengandalkan dari penerimaan negara, khususnya pajak, meskipun trennya cenderung positif di tahun ini.
Tauhid lalu menyebut akan ada realokasi dan refocusing anggaran untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di kementerian/lembaga lain, yang sudah diatur dalam RPJMN hingga akhir periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tauhid memperkirakan akan ada proyek strategis lain yang akan dikorbankan misalnya dengan penundaan.
"Atau bahkan dikurangi volumenya. Bahkan bisa di-postpone sampai gak tahu kapan. Itu konsekuensinya," jelas Tauhid.
Selanjutnya, Tauhid mengkhawatirkan semakin sempitnya ruang fiskal untuk menghadapi pandemi Covid-19. Terutama, jika pemerintah jadi memasukkan anggaran IKN ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Sebagai informasi, pemerintah menganggarkan Rp455 triliun ke dalam tiga kluster PEN 2022 yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi.
Tauhid pun menilai rencana tersebut keliru dan tidak relevan. Menurutnya, wilayah IKN di Kalimantan Timur merupakan wilayah baru yang justru tidak terdampak parah oleh pandemi Covid-19. Dia menyebut anggaran PEN tahun ini seharusnya cukup diprioritaskan untuk membantu masyarakat dan UMKM yang terdampak pandemi, serta infrastruktur daerah lain yang terdampak dan belum memadai.
"Tidak relevan, dong. Misalnya, yang terdampak itu kan pariwisata di Bali dan Nusa Tenggara, seharusnya [PEN digunakan] untuk membantu infrastruktur pariwisata dan sebagainya sehingga bisa pulih. Lalu, daerah lain yang pertumbuhan ekonominya rendah itu dibantu. Kalau realokasi PEN [untuk IKN], mana ada sejarah dan best practice-nya bahwa pemulihan ekonomi melalui pembangunan ibu kota baru," tuturnya.
Tauhid lalu mengatakan bahwa semakin kecil keterlibatan fiskal dalam pendanaan IKN, maka semakin bagus. Dia berpesan jangan sampai proyek IKN mengorbankan program atau proyek lain.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebut bahwa pendanaan IKN tidak akan membebani keuangan negara, atau didominasi oleh APBN. Hal itu disampaikannya setelah rapat paripurna pengesahan UU IKN di gedung DPR RI, Selasa (18/1/2022).
Adapun, skema pendanaan selain APBN meliputi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, dan BUMN. Sri Mulyani mengakui dukungan fiskal memang akan dibutuhkan bahkan untuk skema pendanaan non-APBN seperti KPBU.
"Sebagian KPBU itu pasti juga butuh dukungan APBN. Dalam bentuk project development fund, atau dukungan-dukungan lainnya kita sudah mulai identifikasi. Tentu kalau jangka pendek ini belum sampai belanja personnel, tapi belanja barang," jelas Sri Mulyani.
Bendahara negara mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan pembangunan IKN secara keseluruhan terlebih dahulu, sebelum mengestimasi proyek apa yang akan dibiayai oleh APBN. Dia menegaskan akan berupaya untuk tetap bisa sesuai jalur menuju defisit di bawah 3 persen di tahun depan.
"Kebijakan fiskal 2023, kalau sesuai undang-undang, kita kembali defisit 3 persen. Ini harus dimasukkan dalam [pembangunan IKN] jangka pendek 2022-2024. Artinya, pada periode itu ada penanganan Covid-18, pemulihan ekonomi, pemilu, dan IKN. Semua ada di APBN yang akan kita rancang, dan pada saat yang sama defisit maksimal 3 persen mulai 2023 akan diupayakan terjaga," jelasnya.
