Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif Listrik Pelanggan Nonsubsidi di Pertengahan Tahun

Pemerintah baru akan mempertimbangkan untuk menyesuaikan tarif dasar listrik terhadap 13 golongan pelanggan nonsubsidi pada pertengahan tahun ini, dengan mengacu pada perkembangan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 18 Januari 2022  |  17:50 WIB
Ilustrasi. - Bisnis.com
Ilustrasi. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah baru akan mempertimbangkan untuk menyesuaikan tarif dasar listrik terhadap 13 golongan pelanggan nonsubsidi pada pertengahan tahun ini, dengan mengacu pada perkembangan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, penyesuaian tarif dasar listrik akan ditinjau secara periodik setiap 3 bulan sekali.

Jika melihat kondisi yang ada saat ini, kata dia, maka besar kemungkinan penyesuaian tarif dasar listrik tidak akan dilakukan pada paruh pertama tahun ini.

Dia menuturkan, penyesuaian tarif dasar listrik juga akan mempertimbangkan faktor lain, seperti kondisi harga komoditas di dalam negeri, pertumbuhan perekonomian, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap investasi.

“Kuartal I/2022 sudah ditetapkan tidak dinaikkan, triwulan 2, 3, dan 4 belum ditentukan, kuartal 2/2022 pun tidak [naik], kuartal 3 dan 4 kami pertimbangkan karena kondisi ini, termasuk komoditas lain, seperti minyak goreng, supaya tidak ada inflasi juga,” ujarnya dalam paparannya, Selasa (18/1/2022).

Rida menjelaskan, tarif dasar listrik untuk 13 golongan nonsubsidi terakhir kali disesuaikan pada 2017. Menurutnya, terdapat beban yang harus ditanggung pemerintah apabila tarif dasar listrik itu tidak disesuaikan.

Namun, kebijakan penyesuaian tarif listrik sampai dengan saat ini terus dikoordinasikan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bisa meminimalkan dampak-dampak pada saat penerapannya.

“Sekiranya daya beli masyarakat sudah membaik, daya saing industri makin kompetitif, kenapa pula kami harus tahan, toh selama ini bebani APBN minimal Rp20 triliun per tahun,” jelasnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementerian esdm tarif listrik
Editor : Lili Sunardi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top