Bisnis.com, JAKARTA - Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) berharap PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter turut mempertimbangkan biaya dan akses transportasi yang dibutuhkan para pengguna sebelum tarif KRL naik.
Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan mengatakan KAI Commuter selaku operator KRL sebaiknya juga menghitung biaya transportasi yang dikeluarkan dan akses para pengguna layanan KRL Jabodetabek selain mengkaji Ability To Pay (ATP) atau kemampuan membayar dan Willingness To Pay (WTP) atau kemauan membayar oleh pengguna.
"Coba perhatikan seksama sesekali di stasiun KRL. Para pengguna mengakses layanan KRL dengan menggunakan layanan transportasi online lebih dulu. Begitu pula saat turun, para pengguna KRL kembali menggunakan transportasi online untuk mencapai tempat tujuan akhir perjalanan," ujarnya, Senin (17/1/2022).
Dia mengambil contoh, bila tarif sekali perjalanan dengan ojek online misalnya Rp10.000, maka seorang pengguna KRL akan membayar Rp750.000 untuk total biaya perjalanan dalam 25 hari kerja.
Adapun dia memerinci, jumlah tersebut digunakan untuk biaya KRL 25 hari dikali Rp5.000 (tarif baru yang diusulkan) dikali 2 (pp) sejumlah Rp250.000. Kemudian biaya transportasi online 25 hari dikali Rp10.000 dikali 2 (PP) sebesar Rp500.000.
"Jadi total biaya per bulan transportasi para pekerja pengguna KRL adalah sebesar Rp750.000. Sementara upah atau gaji yang diterima para pekerja yang menggunakan KRL di Jabodetabek sekitar Rp4.000.000 setiap bulan," terangnya.
Menurutnya bila dihitung, maka ada sekitar 15,6 persen dari upah yang digunakan untuk biaya bertransportasi dengan menggunakan layanan angkutan umum KRL setiap bulannya.
Sementara, kata Azas, para pekerja tersebut juga harus mengeluarkan lagi biaya untuk keperluan hidup hariannya yang lain dari upah yang terbatas.
"Saat masa sulit seperti sekarang yang dibutuhkan adalah bertahan hidup secara ekonomi dan pemerintah seharusnya meringankan beban biaya hidup rakyatnya. Jika dinaikkan maka akan terjadi penambahan biaya yang dikeluarkan sebagai pengeluaran para pengguna KRL," keluhnya.
Maka dari itu, menurut dia, untuk meringankan beban biaya hidup dan bertransportasi para pekerja yang menggunakan layanan angkutan umum seperti KRL, menaikkan tarif bukanlah hal yang tepat.
Justru Azas menuturkan, pemerintah dapat membantu meringankan beban masyarakat melalui pembangunan akses yang baik terhadap layanan angkutan umum dengan membangun integrasi layanan angkutan dengan benar.
"Jadi untuk saat sekarang tidak perlu menaikkan tarif KRL dan tidak perlu menambah subsidi pada layanan KRL atau angkutan umum massal lainnya, tetapi yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki akses, membangun integrasi layanan angkutan umum massa dengan benar serta pengembangan bisnis yang profesional oleh para pengelolanya," tutup Azas.
