Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom meminta pemerintah dan PT KAI (Persero) untuk menunda rencana untuk menaikkan tarif commuter line (KRL). Rencananya, pemerintah akan menaikkan KRL dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 per April 2022.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa momentum pemerintah untuk menaikkan tarif KRL tidaklah tepat saat ini.
Pasalnya, dia mengatakan, masyarakat telah terbebani dengan adanya kenaikan harga bahan pokok, belum lagi ada ancaman kenaikan tarif energi.
“Kalau disesuaikan dengan rata-rata kenaikan upah minimum 1 persen, justru kenaikan dari tarif KRL bisa berkontribusi terhadap berkurangnya upah riil dari para pekerja yang menggunakan jasa commuter,” katanya kepada Bisnis, Kamis (13/1/2022).
Di samping itu, kata Bhima, kenaikan tarif KRL juga akan mendorong inflasi pada sektor transportasi.
Dia mengusulkan agar pemerintah tetap memberikan subsidi ke KRL agar tidak terjadi penyesuaian tarif, sehingga tidak memberikan tekanan pada pekerja kelas menengah ke bawah.
Baca Juga
“Ini artinya tidak pas untuk dilakukan di awal 2022, sebaiknya ditunda dulu sampai terjadi pemulihan konsumsi masyarakat”.
Dia menjelaskan, inflasi yang meningkat saat ini lebih didorong oleh inflasi dari sisi pasokan, artinya bukan karena adanya kenaikan permintaan secara agregat.
“Kalau permintaan secara agregat naik maka itu tanda ekonomi pulih, tapi kalau dari sisi pasokan, maka ini yang kita waspadai akan menambah beban, karena tarif KRL naik terjadi dari sisi pasokan,” tuturnya.
Dia menambahkan, pemerintah harus lebih kreatif mencari pendapatan untuk menutupi selisih harga tiket tersebut untuk menjaga tarif KRL tidak mengalami kenaikan
“Misalnya mendorong kerja sama lagi lebih banyak untuk layanan yang membutuhkan stasiun pemberhentian KRL atau kerja sama bisnis lainnya, atau lebih banyak menyediakan tempat persewaan makanan dan minuman di sekitar stasiun, jadi itu salah satu cara agar ada subsidi silang,” kata Bhima.
