Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyoroti rendahnya investasi pada pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas di Tanah Air. Investasi yang lebih banyak mengalir pada rumah sakit dinilai tidak mampu menggerek naik kualitas kesehatan masyarakat.
Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan meminta pemerintah untuk beralih pada investasi di fasilitas layanan primer seperti Puskesmas tahun depan. Alasannya, penguatan pada layanan primer itu dinilai dapat menekan pembiayaan kesehatan yang relatif tinggi setiap tahunnya.
“Dari tahun 2014 kita menerapkan jaminan kesehatan nasional [JKN] sampai sekarang tetapi ternyata kita kurang bagus dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Pencapaian keanggotaan dan penggunaan JKN barang kali meningkat tetapi belum berefek pada kesehatan masyarakat,” kata Ede dalam diskusi Indonesia Health Care Outlook 2022 secara daring, Rabu (8/12/2021).
Baca Juga
Kendati Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatatkan penurunan jumlah peserta pada 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi, jumlah peserta mandiri meningkat di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
BPJS Kesehatan mencatat bahwa pada akhir 2020, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 222,46 juta orang. Angka itu berkurang sekitar 1,64 juta orang dibandingkan dengan jumlah peserta pada 2019 sebanyak 224,1 juta orang.
Pengurangan jumlah peserta di antaranya terjadi di segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang pada 2020 sebanyak 36,16 juta orang, dari 2019 sebanyak 38,8 juta orang. Pengurangan itu tak lepas dari berlakunya Peraturan Presiden 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan.
“Investasi kesehatan bukan kepada garda terdepan yang 24 jam menghadapi penyakit tetapi lebih ke rumah sakit, investasi di Puskesmas belum terlihat,” kata Ede.
Adapun, Kementerian Kesehatan menargetkan pembangunan sebanyak 171 Puskesmas di setiap kecamatan yang belum memiliki layanan primer itu hingga 2024. Pembangunan Puskesmas itu diharapkan dapat menguatkan strategi deteksi dini awal penyakit di tengah masyarakat untuk menekan pembiayaan kesehatan secara nasional.
Langkah itu diambil untuk menekan pembiayaan kesehatan yang dinilai relatif tinggi di tengah alokasi anggaran yang kecil setiap tahunnya. Arah kebijakan tahun 2022 bakal ditekankan pada pemanfaatan jaminan kesehatan nasional (JKN) berbasis pada kebutuhan dasar kesehatan atau KDK.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan pergeseran pemanfaatan JKN berbasis KDK itu bakal berprioritas pada upaya-upaya deteksi dini yang dilakukan secara intensif dan terintegrasi dengan jaminan kesehatan dari pemerintah.
“Transformasi [pada pembiayaan kesehatan] ini harus dilakukan karena kita memiliki alokasi anggaran yang terbatas untuk bidang kesehatan dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya,” kata Dante saat membuka diskusi Indonesia Health Care Outlook 2022 secara daring, Rabu (8/12/2021).
Dante mengatakan perluasan skrining pada layanan primer dapat memotong beban pembiayaan fasilitas layanan kesehatan secara nasional. Misalkan, dia mencontohkan, deteksi dini pada gula darah dan HbA1c yang menyebabkan diabetes dapat mengurangi risiko penyakit ke tingkat lebih lanjut.
“Kalau skrining ini dilakukan dan ditemukan di stadium yang lebih rendah maka angka penangannya akan lebih murah dibandingkan kalau sudah punya berbagai macam komplikasi,” kata dia.
