Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tahun 2022 akan menjadi tahun hilirisasi industri bagi Indonesia.
Hal itu disampaikannya pada saat konferensi pers mengenai investasi pascaimplementasi Undang-Undang Cipta Kerja, Rabu (1/12/2021).
Bahlil menegaskan bahwa Indonesia akan mulai fokus untuk mengolah komoditas menjadi barang jadi, dimulai pada nikel. "Untuk nikel, tidak ada yang kita ekspor lagi mentah. Semuanya harus diolah," kata Bahlil.
Seperti diketahui, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yaitu mencapai 21 juta ton. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendorong hilirisasi nikel menjadi industri baterai mobil listrik.
Beberapa kerja sama investasi untuk industri tersebut di antaranya seperti antara LG asal Korea Selatan dan BUMN Indonesia senilai US$9,8 miliar, dan dengan CATL asal China senilai US$5,2 miliar.
Ke depan, Bahlil mengatakan hilirisasi akan dilakukan juga pada komoditas lain seperti bauksit. "Perintah Presiden, tahun depan bauksit kita larang [ekspor]. Habis itu, kita larang lagi timah. Jadi pada 2022 kami akan fokus hilirisasi," katanya.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dengan mengandalkan barang jadi, maka pendapatan negara isa memiliki nilai tambah. Mulai dari sisi pendapatan royalti, PNBP, bea luar, berbagai jenis pajak, dan daerah bisa mendapatkan efek peredaran uang yang besar.
Jokowi memastikan ke depannya ekonomi Indonesia akan mengalami transisi dan transformasi, utamanya dari mengandalkan barang mentah menjadi barang jadi. Caranya dengan berhenti mengirim ekspor barang mentah.
Hal itu sebelumnya dimulai dari berhenti mengeskpor bahan mentah nikel, lalu ke depannya dilanjutkan dengan berhenti mengeskspor bauksit, tembaga, dan bahan mentah timah.
"Jadi ekonomi kita yang awalnya berbasih bahan mentah dari sumber daya alam kita. Ini satu per satu memang harus ada transisinya. Satu per satu akan kita setop. Masuk ke barang setengah jadi, dan masuk ke barang jadi," terang Jokowi pekan lalu.
