Bisnis.com, JAKARTA — Insentif pajak pembelian barang mewah atau PPnBM akan berakhir pada penghujung 2021. Belum terdapat keputusan terkait perpanjangan kebijakan itu, tetapi pemerintah memberikan sinyal adanya kebijakan serupa pada tahun depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi pelaksanaan insentif PPnBM pada tahun ini. Selain itu, kajian atas perpanjangan pemberian insentif PPnBM pun masih berjalan.
Menurut Airlangga, salah satu poin yang masuk pembahasan adalah penerapan PPnBM yang berkaitan dengan emisi kendaraan. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan emisi karbon dan arah pengembangan kendaraan listrik.
"PPnBM kan sebetulnya ada rekomendasi baru dikaitkan dengan penurunan emisi, jadi sebetulnya kalau formulasi baru efektifnya bisa turun," ujar Airlangga pada Rabu (1/12/2021).
Adapun, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa pemerintah perlu menyiapkan kebijakan terkait penjualan kendaraan bermotor setelah periode insentif PPnBM selesai. Naiknya penjualan kendaraan bermotor dinilai masih bertumpu terhadap insentif itu.
Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Eisha M. Rachbini menjelaskan bahwa penjualan kendaraan bermotor memang meningkat tajam pada kuartal II/2021 lebih dari 200 persen, tetapi kemudian melambat pada kuartal III/2021. Menurutnya, perlambatan penjualan dipengaruhi PPKM yang di beberapa wilayah mencapai Level 4.
Baca Juga
Menurutnya, penjualan kendaraan bermotor masih dapat berjalan pada kuartal III/2021 karena adanya insentif PPnBM. Namun, Eisha menilai bahwa pemerintah harus mulai mempersiapkan kebijakan baru, karena periode insentif PPnBM akan segera berakhir, agar tren penjualan kendaraan bermotor tidak tiarap setelah insentif itu berakhir.
"Yang perlu dipikirkan, kalau memang masih menginginkan industri ini tumbuh ketika PPnBM dicabut, pemerintah harus memikirkan bagaimana arahnya," ujar Eisha, belum lama ini.
Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan penjualan kendaraan bermotor dari sejumlah aspek, mulai dari kebutuhan dan daya beli masyarakat, efek berantai bagi perekonomian, hingga isu lingkungan. Indef menilai bahwa isu lingkungan perlu menjadi perhatian penting karena Indonesia sudah menyatakan komitmen untuk menekan emisi karbon.
"Harus ada langkah-langkah yang ditempuh, misalkan sekarang kewajiban zero net emmision perkembangannya [kebijakan penjualan kendaraan bermotor] diarahkan ke sana," ujarnya.
