Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Transisi Angkot Jadi BisKita Bogor, Ada Pengorbanan yang Dipertaruhkan

Pengembangan BisKita Transpakuan Bogor membutuhkan pengorbanan dari operasional angkot di beberapa koridor.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 27 November 2021  |  16:14 WIB
BisKita Transpakuan Bogor. -  Dok. BPTJ
BisKita Transpakuan Bogor. - Dok. BPTJ

Bisnis.com, BOGOR — Pengembangan moda transportasi massal BisKita atau Transpakuan di Kota Bogor akan menggantikan sebagian angkutan kota atau angkot di beberapa koridor. Terdapat 'pengorbanan' yang perlu dilakukan para pengusaha angkot, tetapi manfaatnya dinilai akan lebih besar di masa depan.

Sejak 2 November 2021, masyarakat Kota Bogor telah menikmati layanan BisKita yang beroperasi di jalur Stasiun Bogor–Ciparigi sebagai rute pertama. Bus tersebut tidak dikenakan biaya alias gratis hingga akhir 2021, selama masa uji coba.

Beroperasinya bus dalam kota itu berbuah antusias yang besar dari masyarakat Bogor. Setelah tiga pekan beroperasi, 49.216 orang sudah menggunakan bus itu dengan rata-rata 2.140 penumpang setiap harinya, dengan jumlah penumpang pada akhir pekan selalu lebih tinggi dari rata-rata.

Di balik kenyamanan masyarakat Bogor atas moda transportasi baru itu, terdapat pilihan 'berat' yang diambil pengusaha transportasi umum Kota Hujan. Pasalnya, satu armada bus yang beroperasi merupakan hasil 'penukaran' dari tiga angkutan kota (angkot) yang dibesi tuakan.

Ketua Badan Pengawas Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kodjari) Dewi Jani Tjandra menjelaskan bahwa para pengusaha transportasi umum membeli bus tersebut, bukan memperolehnya secara cuma-cuma dari pemerintah.

Lalu, untuk memperoleh izin operasi suatu jalur, pengusaha harus menghentikan tiga angkot di suatu koridor dan menjadikannya besi tua. Hal tersebut agar tujuan pengembangan transportasi massal yang terintegrasi semakin cepat.

Dewi menjelaskan bahwa rencana besar itu bukan tanpa halangan. Banyak pengusaha yang tertarik untuk mengikuti konversi angkot menjadi bus tetapi terkendala oleh besarnya kebutuhan modal.

"Ini cost-nya besar. Pertama kali kami ajak juga [pengusaha-pengusaha transportasi di Bogor] banyak yang masih ragu dengan skema Buy The Service [BTS]. Mereka menyangka [unit bus] dikasih, ternyata harus dibeli, yang dibayar itu operasionalnya," ujar Dewi dalam press tour BisKita di Bogor, Sabtu (27/11/2021).

Dalam skema BTS, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membeli layanan atau memberikan subsidi 100 persen atas biaya operasional kendaraan. Biaya itu penting agar operator pemenang lelang dapat menjalankan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Operator yang terpilih dalam mengoperasikan BisKita adalah Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang merupakan BUMD Kota Bogor, bekerja sama dengan PT Kodjari Tata Angkutan dan Lorena.

Dewi menyebut bahwa selain kewajiban pengusaha 'menukar' tiga angkot menjadi satu bus, operator pun harus memastikan para pengemudi angkot tetap bekerja. Mereka dilatih untuk menjadi supir BisKita atau menjadi teknisi atau montir di bengkel bus tersebut.

"Untuk yang memilih menjadi pengemudi, kita perlu mengubah status surat izin mengemudinya [SIM] dari SIM A menjadi SIM B. Begitu pun untuk yang memilih pelatihan [menjadi montir], pasti memerlukan waktu untuk perubahan," ujarnya.

Dewi mengibaratkan keputusan mengubah angkot menjadi bus sebagai kemunduran satu langkah karena banyaknya pengorbanan para pengusaha transportasi, khususnya dari materi dan waktu. Namun, ada sepuluh langkah maju setelahnya karena ekosistem transportasi Kota Bogor akan menjadi lebih baik.

"Kalau mau maju pasti tidak menguntungkan seluruh pihak, ada rugi dulu. Mundur satu langkah, maju sepuluh langkah. Berkorban untuk kemajuan lebih baik kenapa tidak," ujar Dewi.

Kepala BPTJ Polana B. Pramesti menjelaskan bahwa profitabilitas tentu menjadi pertimbangan para pengusaha untuk berinvestasi di BisKita atau Transpakuan Kota Bogor. Namun, keuntungan materi memang tidak akan datang dalam waktu cepat.

Polana menjelaskan bahwa operasional Transjakarta sendiri masih membutuhkan subsidi yang sangat besar dari pemerintah. Namun, subsidi biaya operasional memang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pengembangan transportasi kota yang terintegrasi.

Pemerintah pun siap memberikan subsidi untuk pengembangan sistem transportasi di Bogor—yang menjadi percontohan bagi Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selain itu, BPTJ pun akan terus mendorong penambahan angkot (feeder) di jalur penyangga.

"Kami berharapnya akan semakin terkoneksi sistem transportasinya. BTS itu bukan hanya di perkotaan, tapi dari daerah-daerah di pinggir kota bisa menggunakan transportasi dengan standar yang sama seperti di kota, dan itu di seluruh Jabodetabek," ujar Polana dalam press tour BisKita di Bogor, Sabtu (27/11/2021).

Subsidi pun menjadi komponen penting agar standar layanan dapat tercipta dalam seluruh moda transportasi massal, mulai dari angkot yang menjangkau kawasan-kawasan pemukiman, BisKita yang menyangga jalur-jalur utama, hingga kereta yang menghubungkan kota-kota.

"Perlu political will dari pemerintah daerah juga untuk melakukan pembenahan transportasi umum massal agar bisa bersinergi dan terintegrasi," ujar Polana.

Adapun, BPTJ akan mengevaluasi sampai kapan pemberian subsidi tarif BisKita. Polana akan melakukan kajian mengenai besaran tarif BisKita saat sudah tidak gratis lagi

"Tahun depan masih diupayakan [agar operasionalnya] berjalan secara berkelanjutan. Saat bayar akan disurvey dulu oleh kami, berapa kesanggupan masyarakat membayar [tarif BisKita] ini," ujar Polana.

Meskipun belum terdapat keputusan besaran tarif BisKita, Polana menyatakan bahwa tarifnya akan berbeda dengan Transjakarta. BPTJ memang menjadikan Transjakarta sebagai perbandingan sekaligus percontohan dalam operasional BisKita.

"Tarifnya berbeda, masyarakat Jakarta juga income-nya berbeda kan dengan masyarakat Bogor," ujar Polana.

Sebagai perbandingan, pemerintah menetapkan bahwa upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2022 adalah Rp4.452.724. Adapun, Pemkot Bogor belum menetapkan besaran upah minimum kota (UMK) 2022, tetapi dalam rekomendasinya muncul angka Rp.4.330.249,57.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bogor BPTJ-Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top