Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) akan mengutamakan kontrak jangka panjang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan batu bara yang digunakan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kontrak dengan perusahaan yang memiliki izin terkait dengan penambangan batu bara, bukan sekadar trader.
“Kami sebagaimana arahan Dirjen [Minerba ESDM Ridwan Djamaluddin] dan Menteri ESDM, ke depan kami akan utamakan kontrak jangka panjang dibandingkan dengan kontrak jangka pendek,” katanya saat rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (15/11/2021).
Langkah itu akan diambil perusahaan setrum guna memastikan pasokan batu bara untuk PLTU dapat terpenuhi. Pasalnya, kewajiban domestic market obligation (DMO) batu bara belum terealisasi penuh hingga Oktober 2021.
Dia menjelaskan, realisasi pemenuhan kebutuhan batu bara untuk ketenagalistrikan dalam negeri mencapai 93,2 juta metrik ton hingga Oktober 2021.
Angka itu terbagi untuk kebutuhan PLTU milik PLN sebesar 55,5 juta ton dan kebutuhan PLTU milik independent power producer (IPP) sebesar 37,6 juta metrik ton.
Baca Juga
Sementara itu, kebutuhan pasokan komoditas tersebut mencapai 137,2 juta ton hingga akhir 2021. Artinya, realisasi pasokan yang diterima PLN hanya sekitar 67,8 persen.
“Masih terdapat gap atas realisasi pemenuhan batu bara dengan kewajiban pemenuhan batu bara dalam negeri,” katanya.
Selain itu, PLN juga memastikan untuk terus memperhatikan rantai pasok berjalan dengan baik saat loading maupun unloading batu bara, termasuk proses transportasi yang dilakukan perusahaan pelayaran.
Di sisi lain, dia memperkirakan, terjadinya gangguan dalam pengangkutan batu bara selama November 2021 hingga Januari 2022. Kondisi itu disebabkan oleh cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia.
“November–Desember 2021 sampai Januari 2022 yang akan datang, cuaca akan ekstrem, sehingga kendala pengangkutan batu bara kemungkinan akan meningkat pada 2–3 bulan ke depan,” terangnya.
