Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

UU HPP Berpotensi Tingkatkan Penerimaan Pajak hingga Rp90 Triliun

UU HPP berpotensi menambah penerimaan pajak antara Rp70-Rp90 triliun atau sekitar 0,4-05 persen terhadap produk domestik bruto.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 15 November 2021  |  09:20 WIB
Siluet gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Bisnis - Arief Hermawan P
Siluet gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) secara keseluruhan berpotensi menambah penerimaan pajak antara Rp70-Rp90 triliun atau sekitar 0,4-05 persen terhadap produk domestik bruto.

Kepala Ekonomi Bank Permata Josua Pardede mengatakan peningkatan penerimaan pajak yang mendukung pelebaran ruang fiskal itu diharapkan dapat dioptimalkan pemerintah untuk belanja produktif dan strategis yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian.

"Peningkatan produktivitas belanja serta implementasi reformasi administrasi perpajakan diharapkan akan mendorong kepatuhan wajib pajak yang ke depannya akan mampu mendorong peningkatan tax ratio yang lebih berkelanjutan," ujarnya, Minggu (14/11/2021).

dia menambahkan ruang fiskal akan mempengaruhi kesinambungan fiskal di masa-masa mendatang. Hal ini terjadi karena kesinambungan fiskal bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memobilisasi penerimaan, pembiayaan defisit maupun penajaman dan efisiensi belanja, yang berarti upaya memperlebar ruang fiskal.

Dengan mendorong pemulihan ekonomi, kata Josua, di saat bersamaan akan mendukung optimalisasi penerimaan pajak.

"Sementara, dari sisi belanja yang mendorong strategi spending better [redesain sistem penganggaran dengan pendekatan belanja yang lebih baik], maka akan mendukung pelebaran ruang fiskal yang artinya mendorong daya tahan APBN," ungkapnya.

Dia mengatakan UU HPP merupakan upaya pemerintah mendorong reformasi fiskal dan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan produktivitas perekonomian serta menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Secara umum ada beberapa perubahan ketentuan pajak dalam UU tersebut, salah satunya terkait dengan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Pemerintah mempertimbangkan beberapa hal untuk menaikkan tarif PPN, seperti kinerja PPN pada 2018 tercatat hanya 63,58 persen yang berarti Indonesia hanya bisa mengumpulkan sebesar persentase itu dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut.

Adapun, kinerja PPN Indonesia itu lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain, seperti Singapura 92,69 persen, Thailand 113,83 persen, Afrika Selatan 70,24 persen, dan Argentina 83,71 persen.

Selain itu, Josua menambahkan terlalu banyak pengecualian atas barang dan jasa, yaitu 4 kelompok barang dan 17 kelompok jasa. Juga terlalu banyak fasilitas, yakni PPN dibebaskan atau tidak dipungut, sehingga menyebabkan distorsi dan terjadi ketimpangan kontribusi sektor usaha pada PDB maupun PPN dalam negeri.

"Oleh sebab itu, PPN dinaikkan menjadi 11 persen tahun 2022 dari tarif PPN saat ini yakni 10 persen adalah ditujukan mendorong reformasi penerimaan perpajakan PPN," kata dia.

Josua menegaskan, implementasi aturan ini memiliki konsekuensi perlambatan pemulihan ekonomi karena peningkatan tarif PPN akan berimplikasi terhadap peningkatan harga barang dan jasa, sehingga berpotensi menghambat pemulihan daya beli masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan dapat mendorong produktivitas dan efektivitas belanja strategis terutama anggaran program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang notabene terkena dampak lebih signifikan dari pengenaan tarif baru PPN.

Sementara itu, dampak kenaikan PPN sebesar satu persen pada konsumsi masyarakat menengah ke atas cenderung marginal karena pola permintaan yang cenderung inelastis.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ppn penerimaan pajak tax ratio UU HPP

Sumber : Antara

Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top