Bisnis.com, JAKARTA – Supply Chain Indonesia (SCI) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) yang memberi perhatian khusus pada sektor kepelabuhanan.
Menurut Chairman SCI Setijadi, berbagai upaya harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sektor logistik di Indonesia.
Pada sektor kepelabuhanan, salah satu upaya pembenahan penting adalah mempercepat waktu (durasi) kapal di pelabuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara Asean.
“Analisis SCI terhadap perhitungan UNCTAD menunjukkan rata-rata waktu yang dihabiskan kapal berbagai jenis barang di pelabuhan Indonesia selama 1,62 hari, lebih lama daripada Singapura [0,91 hari], Thailand [1,32 hari], dan Malaysia [1,42 hari],” katanya, Minggu (14/11/2021).
Sementara itu, rata-rata waktu yang dihabiskan kapal kontainer di pelabuhan di Indonesia selama 1,09 hari, sedangkan Singapura 0,77 hari, Thailand 0,79 hari, dan Malaysia 0,76 hari.
Bukan saja perihal waktu kapal di pelabuhan, Setijadi juga menyebut, biaya kepelabuhanan saat ini sekitar 30 persen dari biaya transportasi (end-to-end), sehingga pembenahan juga perlu dilakukan pada segmen transportasi lainnya, termasuk pada transportasi hinterland yang berkontribusi sekitar 50 persen dari biaya transportasi.
“Peningkatan efisiensi kepelabuhanan dan logistik secara keseluruhan perlu dilakukan melalui peranan dan kerja sama para pihak terkait,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengkaji bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh banyak faktor. Salah satunya di kawasan pelabuhan.
Pada periode 2021–2022, Stranas PK mengkaji bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh banyak faktor birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih, termasuk banyaknya instansi pemerintah yang terlibat, dan diperburuk dengan koordinasi yang tidak berjalan berujung pada inefisiensi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti mafia pelabuhan yang dinilai bisa menghambat kegiatan ekonomi dan efisiensi layanan logistik nasional.
Luhut berharap KPK dan Kepolisian segera bertindak untuk mengusut hal-hal tersebut. Menurutnya, birokrasi di pelabuhan harus dibenahi agar tidak ada lagi mafia-mafia yang menghambat kegiatan ekonomi di pelabuhan.
